Politik uang adalah sebuah tindakan yang tidak etis dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh para politisi yang menggunakan uang untuk membeli suara atau dukungan dari masyarakat dalam pemilihan umum atau pilkada.

Politik uang adalah tindakan yang hina, bahkan jauh lebih hina di bawah pengemis. Seorang pengemis mungkin meminta bantuan atau sumbangan dari orang lain karena kebutuhan hidupnya yang memprihatinkan. Namun, para politisi yang melakukan politik uang memanfaatkan posisi dan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Politik uang juga merusak prinsip-prinsip demokrasi, yang seharusnya menjadi pondasi dalam proses pemilihan umum. Proses demokrasi yang sehat seharusnya didasarkan pada pemilihan yang adil, transparan, dan berintegritas. Namun, politik uang dapat merusak proses tersebut, sehingga hasil pemilihan tidak mencerminkan kehendak masyarakat.

Selain itu, politik uang juga dapat membuka pintu bagi praktik-praktik yang tidak sehat dan merugikan masyarakat, seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi. Politik uang juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena hanya orang-orang yang memiliki kekayaan yang dapat memenangkan pemilihan.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya yang serius dari seluruh stakeholder, seperti masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Masyarakat harus lebih kritis dan berani menolak politik uang, partai politik harus memperkuat etika politik dan memilih kader-kader yang berintegritas, dan pemerintah harus memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap praktik politik uang.

Kita sebagai masyarakat seharusnya juga memberikan dukungan dan apresiasi terhadap para calon yang tidak menggunakan politik uang dan berkomitmen untuk membangun daerah dengan penuh integritas. Kita juga dapat memperkuat partisipasi politik dengan menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, serta ikut mengawasi proses pemilihan.

Akhir kata, politik uang adalah tindakan yang hina dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Diperlukan upaya yang serius dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini, sehingga dapat tercipta proses pemilihan yang adil, transparan, dan berintegritas untuk kemajuan bangsa dan negara.

Penulis : H. Ferizal Ridwan Koordinator Palanta Aksi Kemanusiaan dan Sosial *Pak'Sa* Menuju Barokah Indonesia.
Editor  : Tim Redaksi