Untuk mengambil momen pencitraan sangat tempat para politis nasional memanfaatkan kehebatan gerakan opini orang Minang. Jokowi sebelum menjadi Presiden atau sebelum menjadi Gubernur DKI terlebih dahulu membangun basis opini bersama orang Minang. Walaupu setiap Pemilu selalu kalah diranah Minang. Begitu tren isu dari Minang untuk nasional.

Pertanyaannya apakah kegaduhan politik Sumbar akhir-akhir ini menggoyang Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar merupakan sebab dan akibat karena pentingnya membangun opini negatif, citra buruk untuk tokoh politiknya seperti buya Mahyeldi Ketua PKS.

Jawaban bisa ya atau tidak, tapi Penulis menilai digoyangnya kursi Gubernur Sumbar dengan isu remeh-temeh sekarang sampai heboh sekali dimedia nasional atau lebih viral dari isu-isu nasional lain yang hari ini berkembang. Isu negatif Gubernur Sumbar sudah rasa seperti isu nasional.

Sedangkan dengan isu remeh-temeh seperti itu, malah lebih parah di Gubernur-gubernur lain, banyak juga terjadi dimereka. Tapi tidak viral sampai sekelas dimuat kompas, cnnindonesia, detik, babe dan lainnya. Media nasional seperti dapat tugas harus tongkrongi isu remeh-temeh ini perjam atau Kita lihat permenit. Tapi ini hak media untuk mengespos.

Isu Sumbar sudah diatas isu nasional. Jika bicara Mobil Dinas Gubernur Sumbar dibandingkan dengan Gubernur lain, lebih Mahal Mobil Gubernur lain, dibandingkan Mobil Bupati atau Walikota lain juga masih banyak lebih mahal. Tapi karena yang pakai Buya Mahyeldi dari PKS, maka wajib dibangun opini negatif.

Dilihat masalah surat sumbangan yang ditanda tangani Gubernur, yang namanya sumbangan, ya biasa aja. Mau ngasih gak apa-apa, yang menolak juga gak apa secara budayanya. Tapi ini seolah-olah seperti kasus korupsi milyaran atau puluh milyar yang dilakukan oleh kader partai PDIP, Gerindra, partai lain sewaktu jadi pejabat.

Begitu juga dengan isu masalah Amasrul diangkat jadi Kepala Dinas oleh Gubernur Sumbar paska tidak laku lagi oleh Walikota Padang karena telah dibebas tugaskan jadi Sekda. Gubernur Sumbar melihat bahwa Amasrul tokoh Padang yang bagus kinerjanya, pantas diberi amanah oleh Buya Mahyeldi-Audy.

Begitu juga dengan tidak dilantiknya pengurus Baznas oleh Gubernur Sumbar. Wajar Gubernur tidak melantik sebelum ada kejelasan dari Baznas pusat. Inikan mengelola dana ummat, jika visi dan misi tidak sama dengan Gubernur Sumbar akan lebih masalah lagi kedepan. Mari ikuti aturan.

Tapi perlu dipahami isu negatif politik Sumbar memang sengaja dihembuskan ketika Gubernur Sumbar atau Wakil Gubernur giat bekerja atau telah bekerja untuk rakayat Minang. Apalagi posisi politisi lain yang merasa terancam dengan kinerja Gubernur Sumbar tersebut yang juga tokoh Ketua PKS aktif, Audy Joenaldi tokoh PPP aktif yang keduanya akan memberi opini positif pada Pemilu 2024.

Semua ambil hikmahnya, memang hebat pusatan politi urang Minang. Isu remeh temeh, menjadi isu nasolional oleh goyangan politisi nasional.

Penulis :  Labai Korok Piaman

Editor : Tim Redaksi