Oleh: Bagindo Yohanes Wempi Labai Korok
Editor: William Nursal Devarco

Demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam negara demokrasi. Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki kewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Ketika kedua kepentingan tersebut bertemu dalam situasi yang memanas, gesekan kerap sulit dihindari.

Belakangan ini, publik Sumatera Barat dihadapkan pada polemik antara mahasiswa dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh hingga menyebabkan pagar kantor Kejati roboh memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Perdebatan pun bergeser dari substansi tuntutan menjadi saling menyalahkan atas insiden yang terjadi.

Padahal, polemik yang terus berlarut justru berpotensi mengaburkan persoalan utama yang ingin disampaikan mahasiswa sekaligus mengganggu citra institusi penegak hukum.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum adalah hal yang sah. Namun, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan secara damai, tertib, dan tidak merusak fasilitas negara. Sebaliknya, aparat juga diharapkan mengedepankan pendekatan yang humanis, dialogis, dan profesional agar situasi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Yang patut menjadi renungan bersama adalah pertanyaan sederhana namun penting: siapa yang sebenarnya diuntungkan jika polemik ini terus dipelihara?

Konflik yang berkepanjangan sering kali membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan, baik secara politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya. Di saat yang sama, isu utama yang diperjuangkan bisa tenggelam, sementara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara maupun gerakan mahasiswa ikut terkikis.
Karena itu, semua pihak perlu menahan diri. Mahasiswa tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik secara konstruktif, sedangkan Kejati Sumbar memiliki kesempatan menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan, profesionalisme, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Masyarakat Sumatera Barat tentu berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog yang sehat. Demokrasi bukan diukur dari kerasnya benturan, melainkan dari kemampuan semua pihak mencari solusi tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah menentukan siapa yang menang atau kalah dalam polemik ini, melainkan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, demokrasi, dan kebebasan berpendapat tetap terjaga.

Ketika konflik terus dipertontonkan tanpa penyelesaian, pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi siapa yang salah, melainkan siapa yang memperoleh keuntungan dari konflik yang tak kunjung usai.