Walantara Sumut : Usaha Pertambangan Mineral Dari Alam Harus Memiliki Izin

Medan-Sumut,..
Redaksidaerah.com
Terkait usaha pertambangan mineral dari alam, baik itu emas, timah, batubara, batu dolomit, batu, pasir, tanah uruk harus mengantongi izin dari Dinas terkait, sesuai UU No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, yang bilamana ada usaha yang tidak mengantongi izin namun tetap melakukan aktivitas pertambangan dimaksud, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda sampai seratus miliar rupiah, serta pada Pasal 161 sangsi bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan yang dihasilkan dari usaha yang tidak berasal dari usaha yang tidak memiliki izin dari Instansi terkait, dapat di pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000.000,-  Dan apabila kegiatan pertambangan dengan sengaja telah melakukan kerusakkan ekonomi sistem hutan, maka pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 dengan ancaman pidana kurungan  sampai 10 tahun dan denda 5 Miliar rupiah,tegas Sekjen DPW Walantara,Sumut,M.Safri Brahmana saat memberikan keterangan pada wartawan dengan didampingi Bendahara,  Chalik pandia, SH, STh, dan penasehat Walantara Sumut, KRT. DR. Ir. Edi Maryatama Lubis, SH, MM, MH.,pada Senin 27 Juli 2020 di Medan.

M.Safri Brahmana juga menambahkan para penyidik penegak hukum baik itu Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pertambangan dan Kehutanan  serta Dinas Lingkungan Hidup, harus serius dan tegas dalam melaksanakan tugasnya.

Dia juga meminta kepada  Dinas terkait untuk melakukan kajian AMDAL terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin, serta melakukan evaluasi terkait izin yang sudah di keluarkan, dikarenakan dikhawatirkan izin penambangan tidak sesuai dengan areal penambangan yang diberikan izin, maka harus diperiksa secara masif, katanya menutup kalimat dengan penuh makna.

Lia Hambali