SOLOK — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi akibat banjir bandang atau galodo di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).

Rakor tersebut membahas kondisi terkini pascabencana, dampak kerusakan, kebutuhan masyarakat terdampak, hingga langkah pemulihan yang perlu segera dilakukan pemerintah.

Rapat dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar, Bupati dan Wakil Bupati Solok, unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, sejumlah OPD Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Solok menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini dan dampak galodo yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Solok. Dampak bencana mencakup kerusakan infrastruktur, rumah masyarakat, lahan pertanian, hingga sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah.

Bupati juga menyampaikan perkiraan kerugian serta berbagai kebutuhan yang harus segera ditangani dalam tahap pemulihan. Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah kerusakan kawasan perkantoran yang berpotensi mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain penanganan kerusakan, pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masa mendatang.

Bupati Solok juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wapres Gibran secara langsung di Kabupaten Solok untuk melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana.

Kehadiran pemerintah pusat, menurutnya, memberikan dukungan sekaligus semangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi proses pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wapres ke Kabupaten Solok. Ia menjelaskan bahwa tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu kondisi yang perlu terus diwaspadai.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga telah melakukan penyisiran dan pemantauan terhadap sejumlah aliran sungai sebagai langkah kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Kepala BNPB kemudian melaporkan langkah penanganan yang telah dilakukan jajaran BNPB bersama unsur terkait. Penanganan tersebut mencakup pencarian, pertolongan, evakuasi, serta penanganan awal terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Setelah fase tanggap darurat, penanganan akan dilanjutkan pada tahap pemulihan di tingkat kabupaten dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam arahannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya pendataan masyarakat terdampak secara menyeluruh. Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan, termasuk apabila terdapat kebutuhan penataan kembali permukiman atau relokasi warga.

"Pak Bupati, tolong warga yang terdampak didata secara menyeluruh. Data tersebut harus jelas agar penanganan dan pemulihan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Wapres.

Wapres juga mengingatkan agar pemulihan tidak hanya berfokus pada rumah dan permukiman. Lahan pertanian masyarakat yang terdampak juga perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.

Menurutnya, pemulihan lahan pertanian menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas setelah bencana.

Selain kondisi masyarakat, Wapres memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Kerusakan sejumlah kantor pemerintah akibat galodo dinilai tidak boleh menyebabkan pelayanan dasar kepada masyarakat terhenti.

Salah satu layanan yang secara khusus ditekankan adalah administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Pelayanan publik harus tetap berjalan, terutama pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat tetap membutuhkan pelayanan meskipun sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak bencana," tegasnya.

Wapres juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Perlindungan tersebut perlu diperhatikan sejak proses evakuasi hingga tahap pemulihan pascabencana.

Ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu hal yang disoroti Wapres. Ia meminta kebutuhan air bersih masyarakat terdampak segera dipastikan, mengingat bencana dapat mengganggu sumber air dan menyebabkan kualitas air menurun.

"Air bersih harus dipastikan tersedia bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat terdampak justru mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air terganggu akibat bencana. Kebutuhan ini harus segera direalisasikan," Sambung Wapres.

Terkait kemungkinan relokasi warga, Wapres meminta pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, tetapi juga aspek keamanan lokasi yang akan ditempati masyarakat.

"Pastikan lokasi baru yang disiapkan benar-benar aman bagi masyarakat yang akan direlokasi. Jangan sampai warga dipindahkan ke tempat yang masih memiliki potensi ancaman bencana," Pesan Wapres.

Di tengah berbagai tantangan penanganan pascabencana, Wapres turut mengapresiasi koordinasi pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan galodo di Kabupaten Solok.

"Di Solok ini cukup kompak semua. Kekompakan dan koordinasi seperti ini harus terus dipertahankan agar penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan dengan cepat," tambahnya.

Wapres menegaskan pemerintah akan terus mendorong percepatan pemulihan pascabencana. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh unsur terkait perlu dijaga agar kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi.

Usai penyampaian arahan, Bupati Solok juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan kebutuhan daerah secara langsung kepada Wapres untuk mendapatkan perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dampak galodo, memastikan pelayanan dasar tetap berjalan, memulihkan infrastruktur dan fasilitas masyarakat, serta memperkuat langkah mitigasi guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.

Reporter : Adinda
Uploader : Adinda