PADANG,RedaksiDaerah.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong transformasi digital dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui implementasi Sistem Informasi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa (SiKEBUT PBJ).

Inovasi tersebut dirancang sebagai fondasi transformasi tata kelola perencanaan pengadaan agar proses pengadaan di lingkungan Pemprov Sumbar semakin efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai menjadi instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkontribusi langsung terhadap optimalisasi belanja negara sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun, perencanaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain orientasi perencanaan yang belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian hasil atau outcome, pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang belum maksimal untuk mendukung penyusunan perencanaan, serta belum kuatnya keterpaduan data kebutuhan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Atas kondisi tersebut, dilakukan aksi perubahan melalui Transformasi Digital Perencanaan Pengadaan dengan implementasi SiKEBUT PBJ.

Gagasan tersebut lahir melalui kepemimpinan kolaboratif antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa, unit teknis, dan pimpinan daerah. Dalam bahan aksi perubahan tersebut, gagasan SiKEBUT PBJ disebut digagas oleh Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat, Zuriyatma, SH.

Lima Manfaat Strategis SiKEBUT PBJ

Pemanfaatan SiKEBUT PBJ dalam penyusunan perencanaan pengadaan disebut memberikan sejumlah manfaat strategis bagi tata kelola pemerintahan.

Pertama, mendorong terwujudnya value for money. Identifikasi kebutuhan sejak tahap awal memungkinkan pemenuhan barang dan jasa disesuaikan dengan spesifikasi teknis, volume, serta Kerangka Acuan Kerja yang benar-benar dibutuhkan.

Dengan demikian, perencanaan diharapkan dapat mencegah pengadaan yang tidak tepat guna sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat maksimal.

Kedua, memperkuat akuntabilitas belanja pengadaan dan optimalisasi belanja daerah. Perencanaan yang dilakukan lebih awal memberikan ruang untuk melakukan analisis pasar, menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara realistis, serta menentukan metode pengadaan yang lebih efisien.

Ruang fiskal daerah pun diharapkan dapat diarahkan secara lebih optimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas.

Ketiga, meningkatkan mitigasi risiko dan akuntabilitas hukum. Tahap perencanaan menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi sejak dini berbagai potensi persoalan, mulai dari risiko keterlambatan, kegagalan proses pengadaan, kelangkaan penyedia hingga risiko hukum.

Perencanaan tersebut juga diharapkan memberikan perlindungan akuntabilitas bagi Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan ketika menghadapi proses pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Keempat, mewujudkan integrasi dan sinkronisasi program kerja. Keselarasan antara alokasi kas, target kinerja program, dan kegiatan operasional diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran hingga mencapai 100 persen pada 31 Maret.

Kelima, mencegah penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran sekaligus mempercepat penyerapan anggaran. Disiplin dalam perencanaan diharapkan mendorong realisasi belanja daerah secara bertahap dan proporsional sejak Triwulan I.

Kondisi tersebut diharapkan membuat pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai target waktu sekaligus mengurangi frekuensi perubahan atau revisi Rencana Umum Pengadaan.

Dampak Akhir untuk Pelayanan Publik

Manfaat implementasi SiKEBUT PBJ tidak hanya ditujukan bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai stakeholder internal, tetapi juga masyarakat sebagai stakeholder eksternal.

Muara dari tata kelola pengadaan yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menjaga keberlanjutan aksi perubahan tersebut, disiapkan rencana tindak lanjut yang didukung komitmen, sumber daya, anggaran, dan infrastruktur organisasi.

Transformasi digital perencanaan pengadaan tersebut juga direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta menjadi salah satu indikator penilaian dalam ajang Procurement Award yang diselenggarakan setiap 1 Oktober bertepatan dengan Hari Jadi Sumatera Barat.

Ke depan, keberlanjutan SiKEBUT PBJ diarahkan untuk ditempatkan dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh.

Penguatan tersebut mencakup dukungan teknis, pencapaian prestasi digital, perluasan jaringan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta evaluasi berkala sebagai instrumen penyempurnaan berkelanjutan.

Dengan transformasi tersebut, perencanaan pengadaan di lingkungan Pemprov Sumbar diarahkan tidak sekadar menjadi tahapan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sumber: Bahan Transformasi Digital Perencanaan Pengadaan melalui Implementasi SiKEBUT PBJ, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Editor: Athur PL