Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Proyek rehabilitasi Jalan Simpang Silambiak–Bukik Mantobak (Paket 9) yang dibiayai APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan. Proyek bernilai Rp124.718.000 yang dilaksanakan oleh CV. King Spartan itu diduga menyimpan persoalan serius, mulai dari kualitas konstruksi hingga lemahnya pengawasan teknis oleh instansi berwenang.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/REHAB JALAN–BTT–P.9/BM-PUPR/2025 di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut dinyatakan telah rampung pada akhir 2025. Namun fakta di lapangan berbicara lain.

Hasil investigasi tim RedaksiDaerah.com menemukan retakan cukup serius pada bagian atas tanggul beton penahan tanah. Retakan tersebut bukan sekadar retak rambut, melainkan celah memanjang dengan jarak antar beton yang terlihat jelas, menandakan adanya dugaan kegagalan struktur atau pemadatan tanah yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kondisi ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena lokasi proyek berada tepat di bibir jurang dengan kontur tanah rawan longsor. Alih-alih meningkatkan keselamatan pengguna jalan, proyek ini justru berpotensi menjadi ancaman baru bagi keselamatan publik, terlebih saat intensitas hujan meningkat.

Lebih jauh, tim investigasi juga mendapati indikasi kualitas material beton yang patut dipertanyakan. Pada beberapa titik, material semen tampak rapuh dan mudah terkelupas hanya dengan tekanan tangan. Temuan ini mengarah pada dugaan penggunaan campuran beton di bawah standar mutu konstruksi.

Selain persoalan struktur, proyek ini juga menyisakan masalah tata kelola lapangan. Material pasir dan batu terlihat berserakan, sebagian bahkan mengganggu badan jalan. Kondisi tersebut mencerminkan pengerjaan yang terkesan asal-asalan dan minim pengendalian keselamatan kerja.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: di mana fungsi pengawasan Dinas PUPRP, khususnya Bidang Bina Marga? Apakah pekerjaan telah melalui pemeriksaan mutu (quality control) dan uji kelayakan sebelum dinyatakan selesai dan dibayarkan?

Dengan nilai anggaran yang meski tidak fantastis namun tetap bersumber dari uang rakyat, proyek ini semestinya memenuhi prinsip efisiensi, kualitas, dan kebermanfaatan jangka panjang. Jika kualitas konstruksi sudah bermasalah di usia hitungan bulan, maka patut diduga terjadi kelalaian sistemik.

Hingga berita ini diterbitkan, CV. King Spartan belum memberikan klarifikasi resmi atas temuan retakan dan kualitas material tersebut. Sementara itu, pihak Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar juga belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait hasil pengawasan proyek.

RedaksiDaerah.com mendesak audit teknis independen segera dilakukan serta membuka kemungkinan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima pekerjaan. Infrastruktur seharusnya menjadi solusi, bukan justru bom waktu. Transparansi dan tanggung jawab adalah harga mati dalam pengelolaan anggaran daerah.

----

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan investigasi