Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Kasus temuan makanan program SPPG Pagaruyung 2 yang diduga mengandung ulat kembali memantik sorotan tajam publik. Program yang seharusnya menjadi garda depan pemenuhan gizi siswa justru dihadapkan pada persoalan mendasar soal higienitas dan standar sanitasi dapur. Investigasi di lapangan mengungkap fakta yang tidak sederhana — antara dugaan kontaminasi bahan makanan, kondisi lingkungan dapur, hingga lemahnya pengawasan harian.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, dr. Aries Sumantri, MH, mengakui pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kelompok Kecamatan SPPG Tanjung Emas. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, roti yang ditemukan berulat diduga berasal dari buah stroberi yang menjadi isi sandwich dalam menu MBG. Penjelasan ini membuka pertanyaan baru: bagaimana bahan pangan yang berpotensi terkontaminasi bisa lolos hingga masuk dalam rantai distribusi makanan siswa.

Lebih lanjut, dr. Aries menyebut bahwa sebelum kejadian mencuat, tim Dinas Kesehatan pernah turun langsung melakukan peninjauan ke dapur SPPG Pagaruyung 2. Pada saat inspeksi tersebut, tidak ditemukan keberadaan kandang sapi maupun bau kotoran ternak di sekitar dapur. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan temuan lapangan belakangan yang memperlihatkan adanya beberapa kandang sapi di radius yang dinilai cukup dekat dengan lokasi pengolahan makanan.

Menurutnya, apabila benar dapur berada di dekat kandang ternak, maka secara logika kesehatan lingkungan kualitas makanan sangat mungkin terpengaruh. Bau kotoran, keberadaan lalat, hingga potensi mikroorganisme patogen menjadi ancaman nyata. “Jika lalat menghinggapi makanan, itu bisa menjadi sumber penyakit,” tegasnya, menekankan bahwa faktor sanitasi lingkungan merupakan komponen krusial dalam keamanan pangan.

Sebelumnya, petugas kesehatan lingkungan dari Puskesmas juga telah melakukan inspeksi sanitasi dan menyatakan dapur memenuhi syarat kelayakan operasional. Pernyataan ini kini dipertanyakan publik: apakah standar penilaian yang digunakan sudah cukup ketat, ataukah kondisi di lapangan berubah setelah inspeksi dilakukan.

Dalam konteks perizinan, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan izin operasional dapur SPPG bukanlah instansi mereka, melainkan Badan Gizi Nasional. Namun demikian, Dinas Kesehatan tetap memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penghentian sementara operasional dapur jika ditemukan pelanggaran sanitasi yang berdampak fatal terhadap kesehatan.

Pengujian sampel makanan juga menjadi sorotan. Dr. Aries menjelaskan bahwa uji organoleptik terhadap makanan yang akan disajikan kepada siswa dilakukan oleh Tim PIC di masing-masing sekolah penerima program. Sementara itu, pengujian laboratorium oleh Labkesda diwajibkan hanya untuk sampel makanan yang langsung diolah di dapur, bukan menu kering seperti yang disajikan selama bulan Ramadhan. Skema ini dinilai membuka celah pengawasan terhadap bahan pangan siap saji yang beredar.

Pengawasan sanitasi secara berkala disebut dilakukan setiap satu bulan sekali oleh petugas sanitarian Puskesmas. Frekuensi ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan yang menilai pengawasan seharusnya lebih intensif, mengingat dapur beroperasi hampir setiap hari dan menyuplai makanan bagi ratusan siswa.

Dinas Kesehatan juga mengakui tidak melakukan pengawasan harian terhadap dapur SPPG. Keterbatasan ini membuat kondisi operasional harian sepenuhnya berada di bawah kendali pengelola dapur. Artinya, potensi pelanggaran standar kebersihan sangat bergantung pada komitmen internal pengelola, bukan pengawasan langsung dari otoritas kesehatan.

Pihak Dinas Kesehatan mengklaim telah memberikan pelatihan kepada seluruh relawan dapur mengenai tata cara pengolahan makanan yang aman dan higienis. Namun implementasi di lapangan, menurut dr. Aries, sangat bergantung pada disiplin penerapan oleh masing-masing dapur. Ketergantungan pada kesadaran internal ini dinilai sebagai titik lemah dalam sistem pengendalian mutu program.

Kontrol mutu harian, lanjutnya, menjadi tanggung jawab Kepala SPPG dan ahli gizi yang ditunjuk di setiap unit dapur. Struktur pengawasan yang berlapis ini seharusnya mampu mencegah insiden seperti temuan ulat dalam makanan. Namun fakta yang terjadi justru menimbulkan dugaan adanya kelalaian atau kegagalan sistemik dalam rantai pengawasan.

Menutup penjelasannya, dr. Aries menyatakan bahwa hasil inspeksi kesehatan lingkungan oleh petugas Puskesmas dapat disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Kini, masyarakat menunggu langkah tegas dan konkret dari seluruh pemangku kepentingan agar program pemenuhan gizi siswa tidak berubah menjadi ancaman kesehatan yang membayangi masa depan generasi muda.

----

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan Investigasi