Tanah Datar,RedaksiDaerah.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap kesehatan generasi muda, justru terseret pusaran polemik serius. Temuan roti berisi buah stroberi diduga kadaluarsa dan berulat yang dibagikan kepada siswa memantik kekhawatiran publik tentang standar keamanan pangan dalam program nasional tersebut.

Konfirmasi awak media kepada pemilik mitra dapur SPPG Pagaruyung 2, Fauzia Rasana, membuka tabir awal persoalan. Ia menegaskan bahwa roti yang dibagikan merupakan roti baru dengan kualitas baik. Menurutnya, dalam video yang beredar, ulat yang terlihat bukan berasal dari roti, melainkan dari buah stroberi segar yang digunakan sebagai isian sandwich.

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan yang lebih tajam. Jika buah segar bisa mengandung ulat hingga lolos ke dalam paket makanan siswa, sejauh mana ketatnya proses kontrol kualitas bahan baku di dapur program MBG? Apalagi makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak dalam jumlah besar setiap hari.

Pihak mitra dapur mengklaim bahwa pengecekan kualitas dilakukan saat bahan diterima dan sebelum proses pengemasan. Sistem pembagian tugas relawan disebut telah diatur melalui SOP ketat. Air yang digunakan untuk mencuci bahan bahkan diklaim telah diuji laboratorium dengan hasil kandungan bakteri E. coli nol.

Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya potensi celah pengawasan. Fauzia menyebut perubahan bentuk dan tekstur roti bisa terjadi karena durasi waktu yang terlalu lama antara proses pengemasan dan konsumsi. Buah berair seperti stroberi dan anggur disebut menyerap ke dalam roti sehingga memicu perubahan kondisi makanan.

Pernyataan itu secara tidak langsung menegaskan adanya risiko manajemen distribusi. Dalam skema program berskala besar seperti MBG, keterlambatan distribusi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keselamatan pangan. Jika benar terjadi perubahan kualitas akibat waktu distribusi, maka sistem logistik patut dievaluasi secara menyeluruh.

Lebih jauh, pihak mitra dapur menyatakan tanggung jawab kejadian berada pada mitra dan kepala SPPG, meski bahan baku disebut telah disediakan dalam kondisi segar dan berkualitas. Sikap ini memperlihatkan adanya kompleksitas rantai tanggung jawab yang berpotensi membingungkan publik.

Pengawasan disebut dilakukan oleh tim Satgas MBG Kabupaten Tanah Datar. Namun, belum jelas seberapa intens pengawasan tersebut berlangsung sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Transparansi mekanisme audit keamanan pangan menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat tidak terus tergerus.

Pihak dapur juga mengaku telah menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua siswa. Setiap hari, sebanyak 1.728 penerima manfaat mendapatkan distribusi makanan dari dapur SPPG Pagaruyung 2. Angka ini menimbulkan kekhawatiran lanjutan: apakah menu serupa juga tersebar ke sekolah lain tanpa terdeteksi lebih awal?

Langkah perbaikan disebut akan difokuskan pada pengetatan pemilihan menu, pengolahan bahan, serta pembatasan waktu makanan berada di suhu ruang. Pengawasan lebih detail terhadap buah dan sayuran segar juga dijanjikan untuk mencegah adanya ulat buah atau ulat sayur yang lolos dalam proses produksi.

Di sisi lain, hasil pantauan wartawan di lapangan menemukan adanya beberapa kandang sapi yang berada cukup dekat dengan dapur MBG tersebut. Kondisi lingkungan ini memunculkan kekhawatiran tambahan terkait potensi kontaminasi biologis dan standar higienitas lokasi produksi makanan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas pelaksanaan program MBG di daerah. Investigasi lebih mendalam, audit independen, dan keterbukaan informasi kepada publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa program yang dirancang mulia ini tidak berubah menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan anak-anak bangsa.

----

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan Investigasi