RedaksiDaerah Alor | NTT | Bupati Alor, Iskandar Lakamau, S.H., M.Si., akhirnya angkat bicara terkait 119 warga Alor yang menjadi korban dugaan penipuan lowongan kerja oleh penyalur dan saat ini berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dalam wawancara dengan media ini via whatsapp, Bupati menegaskan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan pihak penyalur tenaga kerja pada hari Selasa (17/06/25) di Rujab Bupati Alor, dan Iskandar mengatakan telah memerintahkan agar penyalur tersebut segera bertanggung jawab penuh atas nasib para korban.

"Kemarin siang kepala Nakertrans ada ketemu saya. Saya bilang coba dikomunikasikan dulu, itu tanggung jawabnya penyalur, itu siapa namanya haji Halim, karena itu terjadi pada masyarakatnya kita. Itu pemerintah ikuti, sampai pada hal-hal urgensi, ya bantu atau apa, bantu proses untuk mereka pulang," tutur Bupati Iskandar.

Dalam keterangannya, Iskandar menyebut bahwa penanggung jawab atas nama Halim dan rekanan saat mendatangi Bupati Alor, telah meminta bantuan sehingga pada kesempatan itu Iskandar mengaku telah membantu berikan uang makan melalui rekening anak dari penyalur.

"Dong ada datang di rumah, dong bilang begini-begini, katanya tidak ada uang makan jadi saya kirim kasih dong uang makan satu juta setengah, minta dorang punya nomor rekening dan saya transfer. Halim dengan dia pu kawan nama Haji itu bilang bapak tolong dulu karena ini mereka tidak ada uang makan. Jadi saya kirim kasih dong dan dong bangun jalan, jadi tidak tahu bagaimana dia punya urusan selanjutnya. Saya dengar bilang satu dua hari ini pulang kembali lagi. Ada tol laut jadi dong bisa ikut pulang," beber Iskandar.

Saat diberitahu bahwa sesuai informasi yang dihimpun, diketahui bahwa terdapat sekira 40an orang yang bermaksud pulang ke Alor, Iskandar mengatakan jika keberangkatan 119 warganya itu dilakukan secara ilegal sehingga Pemerintah tak bisa serta merta mengambil sikap. Pasalnya, dalam perkara ini ada penanggung jawabnya yang telah memberangkatkan 119 warga Alor dimaksud tanpa berkoordinasi dengan pemda Alor.

"Kebanyakan ilegal semua toh, jadi eeeh, saya sudah bertemu dengan pihak yang menyalurkan dong. Kalau tidak ada solusi dari pihak itu, maka kami akan ambil langkah sebagai Pemerintah Daerah," tegas Bupati Alor.

Hal itu diutarakan Iskandar sebab dari hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Alor, diketahui bahwa keberangkatan ratusan warga ini dilakukan secara ilegal dan tanpa sepengetahuan instansi resmi daerah.

"Dorang berangkat tanpa pemberitahuan. Setelah muncul masalah baru penyalur ada datang mengadu ke kami," ungkap Bupati.

Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Alor melalui Kasat Reskrim, IPTU Anselmus Leza, menyampaikan via telepon kepada wartawan bahwa hingga saat berita kemarin kami tayang, belum ada laporan resmi dari masyarakat sehingga pemeriksaan terhadap terduga pelaku belum dilakukan. Dengan demikian, tidak benar pengakuan warga berinisal J kepada wartawan kemarin tentang telah dilakukannya penahanan terhadap Halim selaku penyalur tenaga kerja. Namun, setelah dilakukan pengecekan internal, Ansel membenarkan bahwa laporan resmi telah masuk.

"Ada laporan kemarin tapi pengaruh kita ada giat di luar. Malam baru saya cek itu ada laporan itu. Beberapa keluarganya itu kita sudah ambil keterangan, terus kita sudah koordinasi dengan orang nakertrans untuk mencari solusi, untuk pulang atau bagaimana. Begitu," ujar Ansel.

Lebih lanjut saat ditanyakan terkait adanya pungutan sejumlah uang seperti diungkapkan narasumber dengan inisial J kemarin, Ansel mengatakan bahwa pihaknya masih lakukan penyelidikan sehingga akan diinformasikan lanjut, "nah itu kita masih selidiki," pungkas Ansel menutup keterangannya.

77 Orang Pilih Morowali, 42 Lainnya Akan Pulang ke Alor

Sementara itu, berdasarkan keterangan korban berinisial J, dari 119 orang yang tiba di Kendari, sebanyak 77 orang telah memilih untuk tetap bekerja di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka difasilitasi oleh jaringan sesama warga Alor yang telah lebih dulu bekerja di sana.

"Kami ada 77 orang sudah dijemput ke Morowali, di tempat kerja di Morowali. Kami dijemput oleh saudara di sini. Sisa dari 77 orang itu  akan pulang Alor tanggal 20 Juni nanti," jelas J via telepon whatsapp.

Lebih lanjut J mengaku telah menerima bantuan dari Bupati Alor berupa santapan makanan dari uang yang telah ditransferkan langsung oleh Bupati Alor kemarin. Namun, rekanan J lainnya masih berharap dukungan lanjutan, khususnya biaya pelayaran dan bantuan kebutuhan untuk membiayai kepulangan 42 orang lainnya sebab saat ini mereka masih belum ada biaya karena ketika berangkat ke Kendari sudah dijanjikan penyalur bahwa akan dijemput ke tempat kerja dan bisa langsung bekerja. J dalam keterangannya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bupati Alor atas perhatiannya karena bantuan yang diberikan telah sangat membantu mereka, "terima kasih bapak Bupati. Sudah bantu kami kemarin," ucap J.

Korban Diminta Uang Rp250.000 hingga Rp500.000, Ternyata Ada yang Dipungut Rp300.000

Seorang korban lain berinisial N mengungkapkan fakta tambahan. Dari total 42 warga yang akan dipulangkan, 13 orang berasal dari Kecamatan Alor Timur Laut dan mengaku telah dipungut Rp300.000 per orang oleh seseorang berinisial MH yang tinggal di sekitar Pasar Tabakar, Kota Kalabahi.

"Kami yang 13 orang ini dia diminta uang Rp300 ribu per orang. Jadi ada yang 250 ribu dan 500 ribu, tapi kami 13 orang itu 300 ribu per orang," terang N.

N kemudian mengaku bahwa kini dia dan rekan-rekannya sejumlah 42 orang kehabisan uang dan kesulitan bertahan hidup di Pelabuhan Kendari sambil menunggu kepastian kepulangan di hari Jumat lusa.

"Kami butuh biaya kapal dan makan jadi kami minta bapak Bupati Alor tolong kami supaya kami bisa pulang Alor hari Jumat besok. Dan kami juga minta agar bapak Bupati kasih kami lapangan kerja di Alor. Biar kami kerja di Alor saja dan jangan pi jauh ko orang tipu lagi. Begitu bapak. Terima kasih," ungkap N meminta bantuan Bupati Alor mewakili kelompoknya yang berjumlah 42 orang tersebut.

Desakan Serius kepada Pemda dan Aparat Penegak Hukum

Sementara itu seorang warga Alor yang meminta namanya tak diberitakan ungkapkan permintaan dan harapannya kepada Bupati Alor dan jajaran agar kasus ini menjadi perhatian serius dan peringatan keras atas lemahnya pengawasan terhadap pergerakan penyalur tenaga kerja di daerah. Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak olehnya untuk tidak hanya memediasi pemulangan korban, tetapi juga memproses hukum pelaku dan membangun sistem pengawasan tenaga kerja yang transparan dan terintegrasi.

"Sekarang Pemerintah wajib bantu warganya pulang ke Alor sebab peristiwa ini mewakili kegagalan Pemda Alor yang tak melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik penyaluran ilegal seperti ini. Itu kondisi mereka warga Alor itu patut dikata sebagai musibah, jadi pak Bupati jangan tunggu itu penyalur punya tanggung jawab lagi karena mereka sudah lepas tangan," beber narasumber menekankan pentingnya pengawasan dan meminta perhatian serius Bupati Alor.

Masih menurut narasumber, "maka ini wajib menjadi perhatian serius Bupati Alor untuk pulangkan warganya dan tolong siapkan lapangan kerja buat mereka yang pulang nanti supaya jangan ada hal seperti ini lagi," tegas narasumber saat berikan keterangan via telepon.

Narsum juga meminta agar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Alor segera dievaluasi oleh Bupati Alor, bila perlu narsum meminta agar dilakukan pergantian, "Bupati tolong evaluasi itu kadis ketenagakerjaan karena ini bukti bahwa tidak ada tindakan pencegahan dari dia. Dia kerja apa saja? Negara jangan gaji orang yang tidak mampu berprestasi. Dan Bupati harap koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penjarakan itu penyalur karena patut disebut sudah lakukan penipuan dan memakan korban 119 orang. Masa dia sudah minta uang sebegitu banyak baru masyarakat kelaparan lalu pi minta uang di Bupati lagi. Inikan aneh. Ini fakta yang terjadi maka harap Polisi bisa serius sikapi itu laporan yang sudah masuk kemarin, dan Bupati harap koordinasi dengan Kapolres agar fokus dalam penanganannya nanti," pungkas narasumber mengakhiri komentarnya.

Sesuai pengakuan N kepada wartawan, dia dan 41 warga Alor lainnya segera kembali ke Alor pada tanggal 20 Juni lusa sehingga sangat menanti bantuan Pemda Alor dalam hal biaya kepulangan mereka ke Alor. N menyebut juga bahwa setibanya di Alor nanti, N dan kelompoknya akan segera melapor ke Polres Alor, "kami sudah sepakat agar tiba di Alor na langsung pigi di Polres Alor ko buat laporan karena kami sudah rugi sekali," pungkas N.

Inforgrafis: Kasus 119 Warga Alor di Kendari 

*Tim RedaksiDaerah Alor