Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Musyawarah Nagari (Musnag) Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung, yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028 berlangsung di Aula Kantor Pemuda Nagari Supayang. Forum ini menjadi ruang strategis bagi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan nagari untuk dua tahun mendatang.

Musnag dibuka secara resmi oleh Ketua BPRN Supayang, Ranisman, SH. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musnag merupakan instrumen penting untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.

Wali Nagari Supayang, Nofrizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan RKP dan DU RKP harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat agar program pembangunan yang dihasilkan memiliki manfaat langsung bagi warga.

Menurutnya, setiap usulan yang lahir dari Musnag menjadi fondasi bagi pemerintah nagari dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan potensi serta tantangan yang dihadapi Nagari Supayang.

Saat diwawancarai usai kegiatan, Nofrizal menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dihimpun dan diprioritaskan berdasarkan skala kebutuhan serta kemampuan anggaran yang tersedia.

"Kami berharap seluruh usulan yang menjadi prioritas nagari nantinya mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat diakomodasi dalam program pembangunan yang lebih luas," ujarnya.

Musnag tersebut dihadiri oleh Kapolsek Salimpaung Iptu Sudirman, SH, Camat Salimpaung, unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN), perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai tokoh masyarakat yang ikut menyampaikan pandangan dan masukan dalam forum tersebut.

Namun demikian, perhatian peserta forum tertuju pada ketidakhadiran perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Padahal forum tersebut merupakan agenda penting yang menjadi titik awal penyusunan kebutuhan pembangunan masyarakat di tingkat nagari.

Sejumlah peserta menilai absennya pejabat daerah dan wakil rakyat dalam forum perencanaan pembangunan tersebut menjadi catatan tersendiri. Kehadiran mereka dinilai penting untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat Nagari Supayang yang enggan disebutkan namanya mengaku menyayangkan ketidakhadiran unsur pemerintah daerah maupun anggota DPRD pada Musnag tersebut. Menurutnya, masyarakat berharap forum perencanaan pembangunan seperti ini mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan, karena di sinilah berbagai aspirasi dan kebutuhan warga dirumuskan untuk diperjuangkan dalam program pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat mendambakan kehadiran wakil rakyat untuk mendengar langsung suara warga, namun hingga kegiatan berakhir tidak satu pun anggota DPRD dari Dapil IV terlihat menghadiri Musnag tersebut.

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan