Tanah Datar – RedaksiDaerah.com — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, digelar Senin (22/9/2025) di aula kantor Nagari Simpuruik. Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Dokumen Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) untuk tahun anggaran 2027. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dengan ketepatan waktu yang menjadi ciri khas pelaksanaan kegiatan di nagari tersebut.

Wali Nagari Simpuruik, Syahrial, membuka secara resmi Musrenbang dengan menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah partisipasi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penyusunan RKP dan DURKP bukan sekadar agenda tahunan, melainkan peta jalan pembangunan nagari. “Musrenbang ini adalah kesempatan kita bersama menyalurkan aspirasi. Setiap usulan harus mengacu pada kebutuhan nyata masyarakat dan prioritas jangka panjang,” ujar Syahrial.

Camat Sungai Tarab, AH. Miza Aziz, S.Sos, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya sinkronisasi program nagari dengan kebijakan kabupaten. Menurutnya, keterpaduan program akan mempercepat pembangunan sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. “Harmonisasi perencanaan antara nagari dan pemerintah kabupaten menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar efektif,” tegasnya.

Namun, di balik keseriusan pembahasan, absennya anggota DPRD Tanah Datar Dapil IV memantik kekecewaan warga. Dari pantauan awak media, tak satu pun legislator daerah hadir dalam forum yang dinilai strategis ini. Masyarakat menilai ketidakhadiran para wakil rakyat tersebut sebagai sinyal lemahnya komitmen politik untuk mendengar langsung aspirasi di tingkat nagari.

Sejumlah warga yang hadir menyatakan, kehadiran anggota dewan seharusnya memberi warna dalam musyawarah pembangunan. Mereka berharap diskusi tak berhenti pada angka dana pokok pikiran (pokir), melainkan menyentuh solusi konkret atas persoalan pembangunan yang dihadapi nagari. “Kalau hanya soal pokir, masyarakat sudah bosan mendengar. Yang dibutuhkan adalah gagasan dan langkah nyata,” keluh seorang peserta.

Tokoh masyarakat Nagari Simpuruik, A. Daulay, menyampaikan kritik tajam. Ia menilai ketidakhadiran wakil rakyat dalam forum penting ini menurunkan kualitas demokrasi perencanaan pembangunan. “Kami bukan hanya butuh anggaran, tapi juga kehadiran dan kepedulian. Dengan datang, dewan bisa mendengar langsung masalah dan kebutuhan masyarakat. Tanpa itu, Musrenbang kehilangan makna sebagai forum aspirasi,” ujarnya.

Meski begitu, jalannya musyawarah tetap berlangsung dinamis. Berbagai usulan prioritas pembangunan mengemuka, mulai dari peningkatan jalan nagari, penguatan sektor pertanian, hingga pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) sebagai motor ekonomi lokal. Para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan agar rencana kerja yang disusun tak sekadar formalitas.

Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimca Kecamatan Sungai Tarab, Direktur BumNag Ma Sungai Tarab, Wali Nagari Gurun, Wali Nagari Koto Tuo, Wali Nagari Talang Tangah, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta tokoh-tokoh masyarakat Simpuruik. Kehadiran para pemangku kepentingan lokal ini memberi bobot penting dalam merumuskan arah pembangunan.

Musrenbang ini juga menegaskan peran nagari sebagai garda depan pembangunan daerah. Dengan mengedepankan partisipasi lintas elemen, Nagari Simpuruik menargetkan perencanaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warganya. “Kekuatan nagari ada pada kolaborasi, bukan pada satu dua pihak saja,” kata Syahrial menutup sesi musyawarah.

Di akhir pertemuan, disepakati sejumlah program prioritas yang akan diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Rencana tersebut akan menjadi dasar penyusunan RKP 2026 dan DURKP 2027. Meski ada catatan kritis terkait ketidakhadiran DPRD, Musrenbang Nagari Simpuruik tetap menunjukkan semangat masyarakat untuk mendorong pembangunan berbasis aspirasi, bukan hanya kepentingan politik jangka pendek.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar