Tanah Datar – RedaksiDaerah.com — Pemerintah Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di aula kantor Walinagari, Senin (29/9/2025). Forum tahunan ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan rancangan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) 2027. Kehadiran dua legislator lintas tingkatan menambah bobot pembahasan yang diwarnai gagasan dan kritik konstruktif.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Golkar, H. Zuldafri Darma, SH, mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan, Musrenbang harus jadi instrumen nyata untuk menyaring program prioritas. “Usulan masyarakat jangan hanya berhenti di forum, tapi harus dikawal hingga menjadi kebijakan anggaran. Kita di provinsi siap mengamankan kepentingan nagari,” tegasnya.

Nada senada disampaikan Ir. H. Herri Wildani, anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Fraksi Ummat (Dapil II). Menurutnya, Musrenbang adalah momentum penting untuk menegaskan arah pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. “Nagari Labuh harus berani mengusulkan program yang mendukung ketahanan ekonomi dan layanan dasar. Jangan takut menyuarakan kebutuhan yang memang krusial,” ujarnya.

Walinagari Labuah, Wahyudi Asri, S.Pd, dalam sambutannya menekankan program prioritas nagari tahun depan: penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan sektor pertanian dan UMKM. “Kita harus menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas SDM. Itu kunci agar nagari tidak tertinggal,” katanya saat resmi membuka Musrenbang.

Musrenbang kali ini dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar, Camat Lima Kaum yang diwakili Kasi Sosial, unsur Forkopimca, para walinagari se-Kecamatan Lima Kaum, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), perangkat pemerintahan Nagari Labuh, serta tokoh-tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini memastikan setiap aspirasi terjaring dari berbagai sektor.

Diskusi berlangsung dinamis. Perwakilan masyarakat menyoroti kebutuhan mendesak seperti perbaikan jaringan irigasi, peningkatan kualitas jalan jorong, dan dukungan modal bagi pelaku UMKM. OPD terkait merespons dengan memetakan program yang dapat diakomodasi dalam RKP 2026 dan DURKP 2027, menegaskan komitmen sinkronisasi antara kebijakan daerah dan kebutuhan lokal.

Dengan selesainya Musrenbang, langkah berikutnya adalah merumuskan usulan yang akan dibawa ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Proses ini menjadi tolok ukur sejauh mana aspirasi masyarakat Labuh bisa diterjemahkan menjadi program nyata. Harapan besar disematkan agar forum ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi motor penggerak pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

----

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar