Tanah Datar, RedaksiDaerah.com —Kejaksaan Negeri Tanah Datar menggelar Press Release Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2025 dengan nada tegas, terbuka, dan tanpa tedeng aling-aling. Di bawah komando Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Anggiat A.P. Pardede, forum tersebut berubah menjadi panggung paparan progres penanganan berbagai perkara korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik. Dipandu oleh Kasi Intel, Dedet, acara ini menghadirkan seluruh jajaran struktural bidang Pidsus, Datun, PB3R, hingga Kasubagbin, menegaskan bahwa institusi ini ingin berbicara gamblang di hadapan publik.

Sejak awal, Kajari Anggiat langsung menancapkan komitmen: Kejari Tanah Datar tidak sedang berjalan di lorong gelap. Transparansi bukan slogan, tetapi kewajiban. Dengan menghadirkan para pejabat struktural, ia menegaskan bahwa kinerja pemberantasan korupsi merupakan kerja kolektif, bukan pertunjukan satu orang. Para personel kunci Pidsus pun berdiri, dipersilakan tampil di hadapan media—sebuah pesan simbolik bahwa seluruh proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam paparan inti, Kajari langsung menguliti lima perkara prioritas. Kasus pertama, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Perumda Tuah Sepakat, menjadi fokus utama. Penyidik telah memeriksa 66 saksi dari berbagai unsur, mulai dari internal Perumda, pembeli aset, hingga penerima transfer. Sejumlah aset telah disita, termasuk 14 unit skuter listrik dan peralatan lainnya. Uang pengembalian senilai Rp78 juta juga telah masuk ke rekening penampungan Kejari. Tengara paling keras: satu orang berinisial VR telah dicekal selama enam bulan.

Kajari kemudian membuka kembali perkara klasik: pembangunan Wahana Air Tobek Loweh. Dua tahap pekerjaan pada 2019 dan 2020 dinilai bermasalah, dan kini telah ditemukan pengembalian kelebihan bayar. Pada tahun berjalan, penyidik memperkuat pembuktian dengan kajian teknis bersama pemerintah daerah dan Inspektorat. Kasus ini, kata Kajari, tidak akan dihentikan hanya karena usianya yang lama.

Kasus ketiga yang diulas adalah dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Nagari Koto Baru. Meski berasal dari tahun anggaran 2019, penyidikan tetap berlangsung dengan didukung hasil kajian teknis Pemkab. Kajari menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan yang kini sedang masuk proses pendalaman tim penyidik.

Selanjutnya, tim membeberkan perkembangan kasus pelebaran Jalan Surau Karing–Gurun–Pasar Sungai Tarab yang bersumber dari DAK Penugasan 2022. Proses pengadaan barang dan jasa menjadi titik kritis, termasuk dugaan pemalsuan dokumen dan pengkondisian pemenang. Pemeriksaan fisik jalan bahkan dilakukan secara teliti—meter demi meter—untuk memastikan penyimpangan konstruksi betul-betul terukur.

Kasus kelima yang sedang berjalan adalah penyelidikan terhadap pengelolaan Dana Nagari Gurun Tahun 2024. Kajari mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi penyelidik. Ia menegaskan bahwa prosesnya harus mengikuti mekanisme APH–APIP. Kejari akan meningkatkan status perkara hanya setelah Inspektorat menyerahkan hasil audit investigasi terkait potensi kerugian keuangan desa.

Kasi Pidsus Rica Christian Siagian menambah penjelasan dengan data yang lebih tajam. Ia mengungkap bahwa kerugian negara pada Perumda Tuah Sepakat telah dihitung oleh auditor dengan nilai fantastis: Rp2,479 miliar. Untuk Tobek Loweh, total pengembalian kelebihan bayar mencapai Rp68 juta. Pada kasus Nagari Gurun, penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi dan sedang menunggu hasil audit APIP.

Dari sisi perdata dan TUN, Kasi Datun Melhadi memaparkan temuan besar terkait iuran wajib 4% atas Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil yang tidak dibayarkan Pemda Tanah Datar ke BPJS Kesehatan, dengan total tunggakan mencapai Rp17,52 miliar. Berkat mediasi Datun, Pemda telah membayar Rp8,3 miliar dan sisanya—sekitar Rp9,21 miliar—telah diusulkan dalam RKPD 2026.

Di antara paparan itu, satu informasi paling ditunggu akhirnya diumumkan: kerugian negara pada Perumda Tuah Sepakat mencapai Rp2,479 miliar. Kasi Penyidikan, Nelsa Fadila, juga memberikan peringatan keras: jangan ada intervensi kepada para saksi Nagari Gurun. Jika ada upaya menggiring, tim penyidik siap mengambil langkah hukum.

Ketegangan meningkat ketika sesi tanya jawab dibuka. Media menanyakan dugaan aliran dana kepada anggota DPRD. Kajari menjawab lugas: iya, ADA. Jumlahnya lebih dari satu orang. Bahkan, sebagian penerimanya masih menjabat pada periode 2024–2029. Namun, nama-nama tersebut baru akan dibuka setelah penyidik sampai pada tahapan yang layak diumumkan ke publik.

Atas pertanyaan lain mengenai intervensi politik, Kajari kembali mengeluarkan pernyataan yang menggigit: intervensi itu ADA. Tapi ia menegaskan bahwa dirinya siap menabrak semua tekanan. “Mungkin saya tidak lama di sini, mungkin saya turun jabatan,” ujarnya, “tapi saya gas terus.” Pernyataan ini memicu perhatian media, menggambarkan betapa kerasnya benturan kepentingan dalam penegakan hukum daerah.

Menutup keseluruhan forum, Kejari menyampaikan total pemulihan keuangan negara sepanjang 2025 yang mencapai Rp8,454 miliar. Nilai itu berasal dari tiga sektor: Perumda (Rp78 juta), Tobek Loweh (Rp68 juta), dan pembayaran iuran BPJS hasil mediasi Datun (Rp8,3 miliar). Kajari menegaskan bahwa meski capaian ini signifikan, publik harus tahu bahwa angka pengembalian tidak selalu mencerminkan total kerugian negara yang sesungguhnya. Ia kembali menyerukan agar masyarakat dan media menjadi mitra pengawasan terutama terhadap praktik ilegal seperti pertambangan dan pembalakan liar. Dengan pernyataan itu, forum resmi ditutup.

----

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan