Jakarta, RedaksiDaerah.com - Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Jajaran Direksi PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) imbas dari  penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, Medan.

Namun, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar meminta kepada Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) agar kasus tersebut diusut tuntas.

Jajaran Direksi yang dipecat adalah Direktur Utama PT KMD Adil Fadilah Bulqini dan Direktur PT KFD I Wayan Budhi Artawan.

Menurut Tubagus Rahmad, kasus antigen bekas telah melukai kepercayaan masyarakat kepada perusahaan pelat merah tersebut.

"Pemecatan pimpinan PT KFD kita harapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik. Karena perusahaan jaringan laboratorium ini merupakan anak/cucu BUMN, ini artinya juga menyangkut kepercayaan kepada pemerintah," tutur Tubagus Rahmad, Senin (17/05/21).

Menurutnya, perilaku oknum dilapangan tak bisa dilepaskan dari fungsi pengawasan, sehingga jajaran direksi juga harus ikut bertanggung jawab.

"Perilaku oknum di lapangan tersebut juga tak bisa dilepaskan dari fungsi pengawasan, sehingga direksi juga harus ikut bertanggung jawab. Dan ini membuktikan buruknya sistem pengawasan di PT KFD," tegas Tubagus Rahmad.

Menurut Tubagus Rahmad, pemecatan Direksi PT KFD sejalan dengan komitmen Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Pemerintahan yang bersih.

"Publik memerlukan transparansi terkait penyelesaian kasus ini karena ini merupakan masalah kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan sistem kesehatan, terutama dalam pengendalian penyebaran Covid-19, wabah yang membahayakan dan masih menjadi pandemi," ucap Tubagus Rahmad.

Sosok yang penah masuk nominasi calon Komisioner KPK itu pun meminta kepada Kapolda Sumut agar kasus antigen bekas ini diusut tuntas.

Tubagus Rahmad mengatakan, jangan sampai pemecatan direksi PT KFD menjadi klimaks dari kasus tersebut.

"Proses hukum tetap harus berjalan, dan perlu diusut juga mengenai keterlibatan mantan direksi yang dipecat, seperti yang telah diingatkan Menteri BUMN karena kasus ini merupakan pelanggaran yang sangat membahayakan masyarakat dan juga sistem kesehatan Nasional," papar Tubagus Rahmad.

Kepada direksi yang baru, Tubagus Rahmad mengingatkan agar PT KFD memberi pelayanan yang terbaik. Apalagi PT KFD mengklaim sebagai penyedia layanan yang profesional. Saat ini Agus Chandra ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama KFD dan Abdul Azis sebagai Plt Direktur.

"Perlu evaluasi yang menyeluruh baik kinerja maupun manajerial serta dilakukan pengawasan secara continue. Atasan jangan sampai abai dalam melakukan pengawasan agar tidak ada keteledoran yang menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum nakal," tegas Tubagus Rahmad.

Praktik penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu diduga telah terjadi sejak Desember 2020 dan jumlah korban diperkirakan mencapai 9 ribu orang. Polisi menduga para pelaku meraup total sekitar Rp.1,8 miliar selama beroperasi.

Ada 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah mantan Business Manager (BM) Kimia Farma Jalan Kartini Medan, berinisial PM.

Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari BPI KPNPA RI sudah meminta kepada Jajaran Wilayah BPI KPNPA RI Sumatra Utara untuk melakukan pengawalan atas kasus antigen yang sedang ditangani oleh Polda Sumut agar tidak masuk angin.

Kami percayakan kepada Mayor Purn Johson Situmorang, SH selaku Ketua BPI KPNPA RI untuk monitor dan Koordinasi dengan Polda Sumut terkait perkembangan  kasus Antigen yang sedang ditangani pihak Poldasu, tegas Tubagus Rahmad.

Sumber  :  Relis

Editor      :  Leodepari