Tanah Datar, Redaksidaerah.com — Suhu politik dan sosial di Kabupaten Tanah Datar mendadak memanas menyusul sikap kontroversial yang ditunjukkan oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM.

Di tengah badai polemik yang melibatkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tanah Datar, Novitra Kemala, terhadap insan pers, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tersebut justru melontarkan pengakuan mengejutkan dengan menyatakan tidak tahu menahu mengenai duduk perkara yang sebenarnya.

Pernyataan bernada abai dan terkesan melempar tangan tersebut disampaikan langsung oleh Eka Putra saat dicecar oleh awak media di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar disaat Eka Putra di kegiatan rapat paripurna DPRD bersama pemerintah daerah, Selasa, 27 Oktober 2026.

Sikap dingin sang kepala daerah sontak memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi, pengamat, serta organisasi kewartawanan di daerah berjuluk Luhak Nan Tuo itu.

Ketika dikonfirmasi secara langsung oleh wartawan terkait insiden panas yang menyeret nama Ketua KONI dan sejumlah jurnalis, Eka Putra berdalih bahwa dirinya sama sekali tidak mengikuti perkembangan informasi tersebut.

Dengan nada santai, ia mengaku buta total terhadap polemik yang tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas.

"Ambo, ambo dak ado ngikuti itu, Do. Dak ngikuti, Do, polemik tersebut dak ado ngikuti ambo doh. Dan dak tahu lo ambo tahu tentang polemik itu. Iya. Dak do lo ado laporan nyo ka ambo, dak dolo laporan ke ambo do. Na. Dak ngikutin ambo beritanyo. Jadi, Pak, siap, Pak," ujar Eka Putra di hadapan awak media dengan gestur seolah ingin segera menghindari pertanyaan lanjutan.

Dalih ketidaktahuan yang dilontarkan oleh sang bupati kontan menuai reaksi keras dan cibiran pedas dari publik.

Sejumlah pihak menilai mustahil seorang kepala daerah tidak mengetahui isu krusial yang menyangkut stabilitas daerah, terlebih insiden tersebut melibatkan pejabat publik di bawah naungan pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan profesi mulia wartawan.

Menanggapi sikap elitis dan tertutup tersebut, Guru Besar sekaligus akademisi terkemuka, Prof. Dr. Rodi Chandra, S.Pd, S.H, M.Pd, M.H, M.Hum, melancarkan kritik terbuka yang jauh lebih tajam.

Saat dihubungi via WhatsApp oleh awak media, Prof. Rodi secara tegas menyatakan bahwa pengakuan Eka Putra sebagai bentuk pengelakan yang sangat memalukan dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab.

Prof. Rodi menilai bahwa permasalahan ini bukan sekadar urusan teknis birokrasi semata, melainkan menyangkut marwah, perlindungan, serta bentuk kepedulian nyata seorang kepala daerah terhadap masyarakatnya, khususnya para jurnalis yang bertindak sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Lebih lanjut, pengamat hukum dan pendidikan tersebut mempertanyakan efektivitas serta esensi dari kinerja kepemimpinan Eka Putra selama memimpin Tanah Datar.

Menurutnya, alasan klasik berupa ketidaktahuan tidak dapat diterima akal sehat di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, terlebih menyangkut nama baik lembaga keolahragaan daerah.

"Kalau Bupati Tanah Datar tidak tahu sama sekali kejadian penghinaan Ketua KONI Tanah Datar terhadap wartawan, terus ngapain aja kerja Bupati Tanah Datar?" tegas Prof. Rodi dengan nada geram kepada awak media, menyoroti lemahnya fungsi kontrol dan kepekaan sosial sang kepala daerah.

Kritik tajam dari Prof. Rodi ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi birokrasi Pemkab Tanah Datar yang dinilai tumpul dalam merespons gejolak sosial.

Kasus dugaan pelecehan atau penghinaan yang dilakukan oleh Ketua KONI Novitra Kemala terhadap wartawan saat menjalankan tugas peliputan seharusnya disikapi secara tegas oleh pimpinan tertinggi di daerah, bukan justru disikapi dengan lemparan tangan dan sikap pura-pura tidak tahu.

Masyarakat dan insan pers kini mendesak agar Bupati Eka Putra segera mengevaluasi kinerja jajaran di bawahnya serta memberikan sanksi tegas terhadap tindakan arogan yang mencoreng dunia olahraga dan kebebasan pers di Tanah Datar.

Polemik ini diprediksi akan terus bergulir dan berpotensi memicu aksi solidaritas yang lebih besar dari berbagai aliansi jurnalis di Sumatera Barat apabila tidak segera diselesaikan secara bijaksana oleh pihak eksekutif.

--------------------------

Reporter: Tim Redaksi 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan