Redaksi Sumut

Oknum Ketua BPD Desa Guru Benua, Terancam Dipenjara Karena Diduga Palsukan Dokumen Desa

1 Apr 2021 - 643 View

Karo, RedaksiDaerah.com - Ini terjadi di Daerah Kecamatan Munte, seorang oknum yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Guru Benua yang juga sebagai mantan Kepala Desa Guru benua, K Sinuraya diduga nekat melakukan tindakan tak terpuji, diduga kuat telah melanggar Hukum.

Seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, tentang Pemalsuan Dokumen Pejabat Pengelenggara Pemerintahan, dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara.

Ketua BPD ini diduga kuat menyalahgunakan kewenangan serta jabatannya karena telah memalsukan Dokumen serta Stempel Pemdes Guru Benua dan di surat keterangan tersebut KS selaku pihak terlapor membubuhakan tanda tangan serta namanya dan mengaku sebagai pejabat Kepala Desa Guru Benua. Juga tertera cap stempel Pemerintahan Desa Guru Benua yang juga diduga kuat diduplikasikan.

Adapun maksud dari terduga tersangka membuat surat dokumen palsu tersebut, digunakan untuk menerbitkan sejumlah dukumen kependudukan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Karo sebagai persyaratan utama penerbitan Dokumen KK dan KTP milik warga.

Kepala Desa Guru Benua, Kecamatan Munte ini menjelaskan, "anehnya, pihak Disduk Capil Kabupaten Karo tetap menerbitkan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP tanpa merasa ada kejanggalan dengan tanda tangan serta gelar Kepala Desa Guru Benua yang sah dijabat oleh Johanis Sitepu dan bukan atas nama terduga tersangka K Sinuraya," ujarnya.

Johanes menambahkan, "Padahal saya sudah sering dan kerap sekali mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini untuk mengurus berkas-berkas warga saya, kok bisa pegawai Disdukcapil tidak cermat, ucapnya.

Berati dalam hal ini pegawai di Dinas Dukcapil ada yang lalai dalam menjalankan tugas, atau bisa juga diasumsi ada kerjasama dengan pihak terlapor sehingga beberapa dokumen tersebut bisa diterbitkan," ujar Kepala Desa Guru Benua Johanis Sitepu kepada awak media di Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara, Rabu (31/03/21).

Masih kata Kepala Desa Guru Benua, "Adapun dugaan pemalsuan dokumen Pemerintahan Desa yaitu beberapa surat pengantar dari Kepala Desa untuk penerbitan Kartu Keluarga dan E - KTP yang baru".

"Hal itu dilakukan KS dengan alasan untuk penambahan jumlah keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 berkisar 4 (empat) kepala keluarga," ungkapnya.

Merasa harga dirinya dirampas dan secara sengaja terlapor melakukan tindakan melanggar hukum dengan pasal penipuan atas penerbitan dokumen pemerintahan desa. Akhirnya Kades Guru Benua, Johanis Sitepu secara resmi melaporkan KS ke Unit Tipiter Polres Tanah karo dan saat ini berkas laporanya telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo.

"Saya berharap kepada aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo agar segera memproses laporan pengaduan saya, karena hal ini sudah termasuk tindak kejahatan yang luar biasa, apalagi menyangkut tentang dokumen Pemerintah, semoga proses hukum terhadap terlapor (KS) bisa diproses sesuai peraturan dan per undang-undang yang berlaku di Negara kita tercinta ini demi tegaknya supremasi Hukum," harap Johanis sambil menunjukkan kepada Media, sejumlah dokumen pemerintahan desa yang diduga kuat dipalsukan.

 

Reporter  :  Erianto Perangin Angin

Editor       :  Lia Hambali

Apa yang anda rasakan setelah membacanya...?

love

0

Suka
dislike

0

Kecewa
wow

0

Wow
funny

1

Lucu
angry

0

Marah
sad

0

Sedih