Jakarta, RedaksiDaerah.com - Hingga saat ini, bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, melalui Kementerian Sosial, belum juga dibagikan. Untuk itu, Ketua DPD RI., AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan tersebut.

Menurut La Nyalla, bantuan untuk menopang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sangat dibutuhkan masyarakat.

"PPKM Darurat sudah berjalan sepuluh hari, segala bentuk penindakan bagi pelanggar telah dikenakan, masyarakat diharuskan tetap di rumah, tetapi bansos belum juga ada tanda-tanda cair. Tentu ini sangat ironi, karena bekal masyarakat untuk menutupi kebutuhan pokok mulai menipis," kata La Nyalla, Selasa (13/07/21).

Bantuan yang akan diberikan antara lain  Program Keluarga Harapan (PKH) yang anggarannya dialokasikan mencapai Rp 13,96 triliun. PKH akan disalurkan pada 10 juta penerima.

Selain itu ada program Bantuan Sosial  Tunai (BST) yang menyasar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima dengan anggaran Rp 6,1 triliun. Penerima BST dan PKH juga akan diberikan beras sebanyak 10 kilogram (kg).

"Intinya kita minta penyaluran bansos atau bantuan lainnya segera dipercepat. Ini sudah Minggu kedua PPKM Darurat. Masyarakat sudah sangat-sangat membutuhkan," ucap La Nyalla.

Menurut Mantan Ketua Umum PSSI itu, seharusnya dalam minggu pertama PPKM Darurat bansos sudah disalurkan. Setidaknya, mencapai 70-80% dari target.

"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah tidak karuan. Bantuan atau stimulus lainnya itu sudah bukan lagi untuk menjaga daya beli tetapi benar-benar untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian dan pembatasan," tutur Senator asal Jawa Timur itu.

La Nyalla juga mengingatkan agar program bantuan dan relaksasi juga diberikan pada pengusaha yang terimbas PPKM Darurat.

“Penutupan mal atau pembatasan sejumlah tempat usaha berimbas pada potensi pengurangan tenaga kerja, dirumahkannya para karyawan dan kerugian besar bagi para pelaku usaha. Dengan dilanjutkannya stimulus, relaksasi, dan bantuan sosial diharapkan terkurangi bebannya,” kata dia lagi.

Untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bantuan produktif akan kembali digelontorkan oleh Pemerintah di masa PPKM Darurat. Sebanyak 3 juta UMKM akan menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sebesar Rp 1,2 juta dalam 3 bulan.

"Ini juga kita minta diberikan tepat waktu, apalagi pemerintah menjanjikannya cair di bulan Juli ini. Agar 12,8 juta pelaku usaha mikro dapat bertahan di tengah PPKM darurat," tegas La Nyalla.

Sumber  :  Relis

Editor      :  Aron