Alor — Puncak kekecewaan akhirnya meledak. Hari ini, Senin, 13 April 2020, ratusan tenaga kesehatan (nakes) paruh waktu di Kabupaten Alor turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Mereka menyuarakan protes keras terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak manusiawi dan jauh dari rasa keadilan.
Aksi ini bukan tanpa alasan. Sudah empat bulan lamanya gaji tenaga kesehatan paruh waktu belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor.
Salah satu nakes Paruh Waktu  secara terbuka mengaku bahwa hingga saat ini, sudah empat bulan lamanya mereka bekerja tanpa menerima upah sepeser pun.
“Sudah empat bulan kami kerja, tapi belum ada pembayaran. Kami tetap masuk, tetap layani pasien, tapi hak kami diabaikan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Pengakuan ini mempertegas bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar keterlambatan biasa, melainkan bentuk nyata kelalaian serius pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya.  Dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit, keterlambatan ini bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan bentuk pengabaian terhadap hak dasar para pekerja di sektor paling vital.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah daerah sempat menjanjikan upah sebesar Rp700.000 per bulan bagi tenaga kesehatan. Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan ironi yang menyakitkan: selama empat bulan, nakes hanya menerima total Rp900.000. Bahkan, ada yang mengaku hanya mendapatkan Rp300.000 per bulan—angka yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan beban kerja dan risiko yang mereka tanggung.
Kondisi ini mempertegas bahwa kesejahteraan tenaga kesehatan di Kabupaten Alor benar-benar berada di titik nadir. Janji politik berubah menjadi ilusi, sementara DPR yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan terkesan diam dan kehilangan fungsi kontrolnya. Kritik publik pun mengarah pada kegagalan kolektif antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola anggaran serta memprioritaskan kepentingan rakyat.
Yang dipertaruhkan bukan hanya nasib tenaga kesehatan, tetapi juga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Bagaimana mungkin pelayanan bisa maksimal jika para tenaga medis dipaksa bekerja dalam tekanan ekonomi dan ketidakpastian?
Aksi unjuk rasa hari ini menjadi peringatan keras: kesabaran tenaga kesehatan ada batasnya. Pemerintah Kabupaten Alor tidak bisa lagi menunda atau bersembunyi di balik alasan klasik. Diperlukan langkah konkret—mulai dari percepatan pembayaran tunggakan, evaluasi total kebijakan upah, hingga penataan ulang prioritas anggaran daerah.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang akan runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga fondasi pelayanan kesehatan itu sendiri. Pemerintah dan DPR kini dihadapkan pada pilihan sederhana: segera bertindak dengan keberpihakan nyata, atau terus membiarkan krisis ini menjadi bukti nyata kegagalan kepemimpinan.

Editor : Airon Salek