Alor/28/8/20,RedaksiDaerah- Isu kenaikan gaji anggota Dewan telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari tenaga honorer yang merasa nasib mereka diabaikan. Kenaikan gaji yang dibahas dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu dianggap tidak adil,Keputusan kenaikan gaji

Dalam rincian itu ada, gaji pokok Ketua DPR maupun Ketua MPR dipatok sebesar Rp 5.040.000 per bulan, sementara Wakil Ketua DPR/MPR menerima Rp 4.620.000. Anggota DPR dan MPR mendapatkan gaji pokok Rp 4.200.000 per bulan Menuai kontroversi di kalangan masyarakat. mengingat banyak tenaga honorer yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan gaji yang minim.

Di tengah isu kenaikan gaji anggota Dewan, banyak tenaga honorer yang merasa bahwa mereka tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. "Kami sudah tidak ada lagi yang peduli," ungkap salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya. "Kami bekerja keras setiap hari, tetapi gaji kami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, anggota Dewan yang gajinya sudah tinggi masih bisa menikmati kenaikan gaji lagi."

Tenaga honorer lainnya, Sri, juga mengungkapkan kekecewaannya. "Kami sudah bekerja selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada jaminan kesejahteraan yang pasti. Kami hanya ingin diperlakukan dengan adil dan dihargai sesuai dengan kontribusi kami kepada negara," katanya.

Isu ini juga memicu reaksi dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang mendukung tenaga honorer. "Pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan tenaga honorer yang telah berkontribusi pada pembangunan negara," ungkap salah satu aktivis. "Kenaikan gaji anggota Dewan harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer."

Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. "Kami berharap pemerintah dapat memahami kesulitan yang dialami oleh tenaga honorer dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka," kata Sri.

Sementara itu, anggota Dewan yang terkait dengan isu ini belum memberikan komentar resmi. Namun, diharapkan bahwa mereka dapat memahami aspirasi tenaga honorer dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak.

Isu ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik. Bagaimana kelanjutan dari isu ini? Apakah pemerintah akan memprioritaskan kesejahteraan tenaga honorer? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Editor : Airon Salek