Redaksi Jakarta

Anggota DPR RI Drs H Guspardi Gaus, M.Si

Guspardi Gaus Dukung dan Apresiasi Perubahan Nama Sumbar Jadi Daerah Istimewa Minangkabau

11 Mar 2021 - 2255 View

Anggota DPR RI Drs H Guspardi Gaus, M.Si

Jakarta, RedaksiDaerah.com - Anggota Komisi II DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Guspardi Gaus mendukung dan mengapresiasi keinginan masyarakat Sumatera Barat yang disampaikan oleh Tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2 DIM) untuk meminta persetujuan Pemerintah Pusat mengubah nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.

Dari Tim Kerja BP2DIM hadir 11 (sebelas) orang, mulai dari yang muda sampai yang paling tua, termasuk Inisiator ide awal gagasan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau Dr., Mochtar Naim, MA.

Perubahan nama daerah yang bersifat khusus dan istimewa di mungkinkan karena telah diatur Undang Undang dan termaktub dalam Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 berbunyi : (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurutnya, langkah serius dari BP2DIM dibuktikan dengan telah rampungnya Naskah Akdemik (NA) tentang Daerah Istimewa Minangkabau. Ini merupakan sebuah langkah positif dan maju. Namun dirinya meminta agar bebagai unsur dan tokoh masyarakat dapat dilibatkan dan punya suatu kesamaan pandangan tentang Daerah Istimewa Minangkabau.

Lembaga seperti MUI, LKAAM, MTKAAM, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah-PERTI, serta berbagai elemen masyarakat lainnya di Sumbar yang punya pemikiran sama dengan gerakan pembentukan DIM hendaknya besatu padu dan seiring selangkah serta punya suatu kesamaan pandangan datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi tentang DIM ini, kata Guspardi di Jakarta, Rabu (10/03/21).

Sejauh ini Komisi II sedang melakukan kajian perevisian terhadap Undang Undang beberapa Provinsi. Karena, UU itu tidak cocok lagi pada masa dewasa ini. Seperti, UU pembentukan Provinsi Sumbar, itukan berdasarkan RIS tahun 1958. Sudah ada komitmen Komisi II untuk semua Provinsi yang sudah habis masa waktunya seperti Papua yang berakhir pada 2021. Selain itu juga ada NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Bali, ujar Guspardi Gaus.

Sebetulnya, Sumbar jauh lebih prioritas jika dibanding Bali. Karena, Sumbar satu-satunya masyarakat yang berdasarkan matrilineal. Kemudian, kekhasan adatnya itu berkelindan dengan agama," ujar Legislator PAN (Partai Amanat Nasional) dari dapil (Dapil) Sumatera Barat II itu.

Disamping itu juga dalam masyarakat Minang itu ada nilai luhur dan khas yaitu "Orang Minang pasti Islam, kalau dia keluar dari Islam, maka tidak diakui lagi sebagai orang Minang".

Untuk itu BP2 DIM perlu mengkaji lagi dan memasukkan berbagai Faktor pendukung dan mendasar yang membuat usulan Daerah Istimewa agar dapat menjadi pertimbangan yang menguatkan untuk dapat di terimanya usulan oleh Pemerintah, tutup anggota Baleg DPR RI tersebut.

 

Sumber  :  Relis

Editor      :  Yanti

Apa yang anda rasakan setelah membacanya...?

love

42

Suka
dislike

1

Kecewa
wow

6

Wow
funny

1

Lucu
angry

0

Marah
sad

2

Sedih