SOLOK — Pemerintah Kabupaten Solok bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan verifikasi dan validasi data rumah masyarakat yang terdampak bencana galodo. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kerusakan sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum diajukan kepada Pemerintah Pusat untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rapat verifikasi dan validasi digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Sabtu (26/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan pemerintahan di tingkat kecamatan serta nagari.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan BNPB, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bapelitbang, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Pusat Statistik, Camat Gunung Talang, Wali Nagari Batang Barus, serta Wali Nagari Koto Gaek Guguak.

Verifikasi dilakukan secara bersama dengan mencocokkan hasil pendataan rumah terdampak dengan kondisi serta data pendukung yang dimiliki masing-masing instansi. Pemerintah kecamatan dan nagari juga dilibatkan untuk memastikan data masyarakat di wilayah terdampak dapat dipastikan kebenarannya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok, Retny Humaira, mengatakan verifikasi perlu dilakukan secara berlapis agar data rumah terdampak yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

“Kita berharap seluruh pihak terkait dapat membantu melakukan verifikasi secara berlapis, sehingga rumah masyarakat yang terdampak bencana galodo dapat ditangani dan mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria serta ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, mengatakan penyelesaian verifikasi dan validasi menjadi tahapan penting sebelum data disinkronkan lebih lanjut.

“Kami berharap proses verifikasi dan validasi ini dapat segera diselesaikan. Setelah itu, BPS dapat membantu proses sinkronisasi data tunggal sehingga bantuan perbaikan rumah dapat diberikan berdasarkan data yang akurat dan tepat sasaran,” kata Bambang.

Dari sisi administrasi kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Romi Hendrawan, menyebut pihaknya telah melakukan pemadanan data kependudukan masyarakat yang terdampak bencana.

Namun, masih ditemukan sejumlah data yang belum dapat dipastikan karena Nomor Kartu Keluarga (KK) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disampaikan belum lengkap.

“Di Disdukcapil kami telah melakukan pemadanan data kependudukan para korban. Namun masih ada beberapa data yang belum ditemukan karena nomor KK ataupun NIK yang disampaikan belum lengkap. Untuk itu perlu koordinasi lebih detail dengan pihak terkait agar data tersebut dapat ditemukan melalui aplikasi SIAK,” jelasnya.

Perwakilan BNPB, Didien Julianda Novanti, mendorong Pemerintah Kabupaten Solok agar proses verifikasi dan validasi tersebut segera dituntaskan. Menurutnya, data yang lengkap dan akurat diperlukan untuk mendukung penanganan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat galodo.

“Data ini diharapkan dapat segera dituntaskan oleh pemerintah daerah, sehingga proses penanganan terhadap rumah masyarakat yang terdampak bencana dapat segera dilakukan,” ujarnya.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut nantinya menjadi salah satu bahan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui mekanisme yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pemkab Solok menargetkan proses pendataan dapat diselesaikan secara cermat sehingga bantuan perbaikan rumah dapat diberikan berdasarkan kondisi kerusakan yang sebenarnya dan diterima masyarakat yang berhak.

Reporter : Adinda
Uploader : Adinda