Karo, RedaksiDaerah.com - Setelah beberapa kali diadakan pertemuan membahas masalah yang di anggap tidak sesuia dengan Peraturan dan nyaris di paksakan oleh BPBD Karo dengan masyarakat Desa Pertibi, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tentang hak dalam pemilikan lahan pertanian di wilayah Desa Pertibi, hingga saat ini belum juga menemukan titik terang yang jelas.

Dimana pihak BPBD Karo menyatakan bahwa lahan pertanian masyarakat Desa Pertibi ini adalah lahan yang akan di jadikan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat pengungsi korban Erupsi Gunung Sinabung.

Dalam kenyataannya, bahwa lahan yang hendak di jadikan sebagai lahan pertanian masyarakat pengungsi korban Erupsi Gunung Sinabung itu merupakan lahan pertanian dan sumber pendapatan dari masyarakat Desa Pertibi dan jelas adalah sumber penopang hidup bagi masyarakat Desa Pertibi Lama selama puluhan tahun.
Bahkan Pemerintahan Desa Pertibi Lama telah juga melayangkan surat berkali–kali kepada Pemerintah Karo, untuk datang memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pertibi Lama jika memang lahan pertanian masyarakat itu hendak di jadikan menjadi lahan pertanian masyarakat pengungsi korban Erupsi Gunung Sinabung, namun hingga saat berita ini di turunkan belum pernah sekalipun Pemerintah Karo dalam hal ini BPBD Karo mendatangi masyarakat Desa Pertibi Lama untuk membuat satu sosialisasi, kata salah seorang petani di lokasi yang di klaim oleh BPBD sebagi lokasi pertanian masyarakat korban Erupsi Gunung Sinabung tersebut.

Dan bahkan tiba–tiba pihak Pemerintah Karo / BPBD bersama Satpol PP Karo menunjukan arogansinya menindas masyakat Desa Pertibi Lama dengan cara pengusiran dari lokasi lahan dan malah di anjurkan mengajukan gugatan hukum ke PTUN, jika itu adalah benar lahan penduduk Desa Pertibi Lama.

Keanehan terlihat jelas ada unsur kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dari aksi yang tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Karo kepada masyarakat dan rakyat kecil, perampokan lahan sumber hidup rakyat jelata ini tidak boleh di biarkan begitu saja, landasan hukum dan peraturan Negara yang mana yang mengizinkan Pemerintah dapat mengusir penduduk asli suatu Desa untuk menempatakan penduduk lainnya datang menguasai lahan, walau apapun alasannya.

Tidak ada satupun dari peraturan Negara yang menjelaskan bahwa di perbolehkan pengusiran warga setempat untuk menempatkan warga pendatang lainnya guna menguasai lahan masyarakat di satu wilayah.

Menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Desa Pertibi Lama, akan bagaimana nanti nasib mereka jika lahan pertaniannya di ambil alih oleh BPBD Karo dengan alasan untuk di jadikan lahan pertanian masyarakat pengungsi korban Erupsi Gunung Sinabung, sedangkan lahan tersebut adalah sumber mata pencaharian dan sumber hidup bagi keluarga masyakat Desa Pertibi Lama selama puluhan tahun.

Tokoh masyarakat Desa Pertibi Lama K. Munthe mengatakan bahwa, lahan pertanian yang di klaim oleh BPBD Karo sebagai lahan pertanian masyarakat korban Erupsi Gunung Sinabung tersebut adalah milik masyarakat Desa Pertibi Lama dan sudah di usahai oleh masyarakat Desa Pertibi Lama sejak tahun 2003.

Lahan itu adalah sumber kehidupan kami, dan lahan itu adalah hidup kami, jika lahan itu di ambil alih oleh Pemerintah Karo dalam hal ini BPBD, maka lebih baik kami semua masyarakat Desa Pertibi Lama ini memilih mati bersama di atas lahan itu, katanya dengan nada berapi api, ucap tokoh masyarakat Desa Pertibi Lama ini di aminkan oleh seluruh masyarakat Desa Pertibi Lama secara serentak.

Kekejaman Pemerintah Karo dalam hal ini BPBD sungguh di anggap biadap dengan tidak mempertimbangkan nasib rakyat /masyarakat Desa Pertibi Lama, dengan memaksakan kehendak mengusira rakyat kecil dengan alasan guna menempatkan masyarakat korban Erupsi Gunung Sinabung.

Reporter : Lia Hambali

Editor : Hendra Putra