Medan |Sumut| - PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo I) Cabang Belawan lakukan penimbunan laut dan mendirikan tangki timbun untuk pengembangan pelabuhan di Jalan Sumatera Belawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (03/11/20).

Hal ini akan mempersempit ruang gerak air dan menambah penderitaan masyarakat Medan Utara khususnya Kota Belawan yang selama ini mengalami banjir rob serta kurangnya perhatian pihak instansi pemerintah terkait untuk mencari solusi menjadi faktor utama untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kota Medan, M. Isa Al Basir ketika dikonfirmasi awak Media menjelaskan, tanpa memikirkan dampak lingkungan dan tidak berjalannya pengawasan dalam melakukan pembangunan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perhubungan menjadi penyebab utama terjadinya banjir rob.

"PT Pelindo I silahkan untuk membangun apa saja diwilayah kerjanya tapi mereka (Pelindo I/red) harus memikirkan dampak lingkungan akibat pembangunannya dan jangan hanya memikirkan keuntungan semata sementara penderitaan masyarakat Belawan selalu dikantongi", ucapnya.

"Apa yang sudah diberikan PT Pelindo I terhadap masyarakat Belawan tidak sebanding dengan penderitaannya, terutama masalah tenaga kerja dan untuk tenaga kerja outsourcing saja kebanyakan berasal dari keluarga besar PT Pelindo I yang notabene bukan putra/putri asli Belawan", lanjutnya.

"Dalam hal ini, jika PT Pelindo I masih tetap memaksakan diri untuk melakukan pembangunan tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat Belawan, kami dari DPD KNTI Kota Medan bersama masyarakat Belawan akan melakukan aksi demo kelokasi pembangunan sebagai bentuk protes", tegasnya.

Disisi lain, Tumbur Silalahi (47) warga Jalan Selebes Gang 7, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan saat dimintai komentarnya oleh kru Media RedaksiDaerah.com mengatakan, Pejabat sebelum duduk tebar pesona dan setelah duduk tidak memiliki program yang jelas, sehingga masyarakat dijadikan korban.

"Masalah banjir rob di Medan bagian Utara khususnya di Kecamatan Medan Belawan sudah menjadi langganan bagi masyarakat Belawan, bahkan seperti makan obat dan selalu viral disosmed, Adakah yang peduli?. Pejabat mulai dari Anggota Dewan, Walikota, Gubernur, Menteri dan Presiden datang disaat tidak banjir, sehingga apa yang menjadi penderitaan masyarakat tidak pernah diketahui dan disaat banjir nantinya menelan korban jiwa, barulah terucap bahasa prihatin dari mulut pejabat tersebut", ujarnya.

"Kita selaku masyarakat Belawan merasa bingung melihat pejabat di pemerintahan ini dan mereka bekerja digaji menggunakan uang rakyat. Suatu negara tanpa ada rakyatnya mereka tidak diakui sebagai pejabat dinegara tersebut oleh negara lain, mengapa rakyat tidak pernah difikirkan oleh pejabat dan justru sebaliknya hingga masyarakat banyak yang teraniaya", tutupnya.

-LP Sitinjak-