Tanah Datar,- RedaksiDaerah.com,— Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, SH, MH hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual dari Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (10/7/2023).

Turut hadir mendampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanah Datar, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Bappeda dan Litbang, BPKD, Dinas Koperindag, Dinas Perhubungan, Dinas PMPTSP Naker, Dinas Parpora, BPS, Inspektur dan Bagian Perekonomian dan SDA.

Wakil Bupati Richi Aprian berharap inflasi di Tanah Datar ke depannya bisa terus aman dan terkendali. "TPID bersama Satgas Pangan akan terus bersinergi dan melakukan pemantauan di lapangan agar inflasi di Tanah Datar selalu terkendali," ujar Richi Aprian. 

Lebih lanjut Wabup Richi sampaikan pangan menjadi sektor prioritas bagi pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi, tentunya ketersediaan pasokan dan distribusi harus mencukupi. 

"Untuk mendukung ketersediaan pangan kita perlu melaksanakan program ketahanan pangan dalam rumah tangga yaitu dengan menanam tanaman yang menguntungkan di pekarangan rumah (Tanam dalam Polibeg). Seperti tanaman cabai, bawang merah, tomat dan sayuran lainnya, dan beternak ikan dalam drum (ember besar ) bekas, gerakan ini jufa dapat dilakukan oleh para PNS di Tanah Datar sebagai percontohan bagi masyarakat sekitar," ungkapnya.

Selain itu, untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah supply terutama hortikultura, tambah Richi, diharapkan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan teknologi pertanian.

“Salah satu cara pengolahan tanah baik pada lahan sawah ataupun lahan kering adalah dengan menggunakan mesin bajak, dan Pemerintah Daerah telah meluncurkan Program membajak sawah secara gratis sehingga biaya produksi petani dapat diperkecil. Selain itu petani juga menggunakan pompa air dalam menyiram tanaman dan penyemprotan pestisida pada lahan kering tersebut,” harap wabup Richi.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersinergi sehingga bisa mengendalikan dan menurunkan angka inflasi nasional dari 4 persen ke 3,52 persen, meskipun masih terjadi kenaikan dengan angka yang tidak terlalu besar selama periode Mei-Juni.

Tito menyebut, tingkat inflasi bulanan pada Juni 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. 

"Meskipun inflasi membaik secara nasional, namun angka di tingkat daerah terjadi variasi, ada yang rendah sekali dan ada yang tinggi, sehingga kita jangan berpuas diri dulu. Untuk daerah yang inflasinya rendah harus dipertahankan, dan untuk daerah yang inflasinya tinggi harus melakukan gerakan atau upaya untuk mencari apa masalahnya," pesan Tito.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dn Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) naik sekitar 3 persen dari minggu sebelumnya. "Kenaikan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Sulawesi," ucap Pudji.

Pudji menjelaskan, 10 kabupaten/kota dengan IPH tertinggi yaitu Subulussalam (4,69 persen), Rokan Hulu (4,14 persen), Aceh Singil (3,93 persen), Lampung Utara (3,45 persen), Pesisir Selatan (3,35 persen), Padang Lawas Utara (3,25 persen), Rejang Lobong (2,91 persen), Gayo Lues (2,89 persen), Pagar Alam (2,88 persen), dan Empat Lawang (2,84 persen). 

Reporter: Fernando/ pkm