Sijunjung |Sumbar| - Terhentinya pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Sijunjung ini berakhir ke meja Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Sijunjung.

Pembangunan  Gedung Kantor Bupati ini dimulai pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT Bangun Kharisma Prima (BKP) dengan pagu dana Rp.43.791.700.000,- (empat puluh tiga miliyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem kontrak Multiyer.

Ironisnya, PT BKP tak mampu mengerjakan Pembangunan Gedung Bupati tersebut sampai selesai dan diketahui Pembangunan Gedung Kantor Bupati yang mewah ini mangkrak dengan progres pekerjaan bobot sekitar 80%.

Tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung melalui Dinas PUPR kembali menenderkan/melelang untuk melanjutkan Pembangunan Gedung Kantor Bupati ini. Dimana tender dimenangkan oleh PT Pura Giat Pembangunan  dengan total Pagu Anggaran Rp.2.816.645.000,- (dua miliyar delapan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selama 100 (seratus) hari kalender.

Informasi yang dihimpun RedaksiDaerah.com, bahwa pihak Tipikor Polres Sijunjung diduga sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Terkait hal ini, Tim Investivigasi RedaksiDaerah.com langsung mendatangi kantor Polres Sijunjung untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Kapolres Sijunjung Andry Kurniawan, SIK, M.Hum melalui Unit Reskrim Tipikor menyampaikan, saat ini pihak mereka sedang memproses permasalahan ini.

"Yang masih bergulir pemeriksaan adalah kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bupati adalah Pembangunan yang dimulai dibangun pada tahun 2018 hingga 2019 terhenti akibat putus kontrak. Bukan karena proses tender, ucap Unit Reskrim Tipikor Polres Sijunjung.

Hingga saat ini, pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait diantaranya pihak pelaksana dan PPK.

"Apabila ada yang kami panggil, itu adalah dari pihak pelaksana dan PPK," sebut salah satu sumber media ini.

Reporter : Chris Gangga
Editor   : Robbie