Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Ancaman bencana yang terus membayangi Sumatera Barat menuntut lahirnya masyarakat yang tidak hanya tanggap, tetapi juga siap bertindak. Untuk itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar terus menggenjot edukasi publik melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Minggu (14/6).

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat nagari, pemuda, relawan kebencanaan hingga berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sumatera Barat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Erick Hamdani, SE, Dt. Ambasa, menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Mulai dari gempa bumi, banjir, longsor hingga erupsi gunung api menjadi ancaman nyata yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Menurut Erick, hadirnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih terukur, terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat nagari.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat terkait. Kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan risiko korban jiwa maupun kerugian material saat bencana terjadi.

"Jangan sampai masyarakat baru bergerak ketika sirene berbunyi atau musibah sudah terjadi. Kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum bencana datang," tegas Erick di hadapan peserta sosialisasi.

Politisi muda Sumbar itu juga mengingatkan bahwa budaya sadar bencana harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, pelatihan, serta simulasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan menyelamatkan diri dan membantu sesama saat kondisi darurat.

Sementara itu, Analis Bencana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Surung Martuah Sinaga, SKM, MT, memaparkan bahwa perubahan iklim global telah memperbesar risiko terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem yang kini semakin sering melanda sejumlah wilayah di Sumbar.

Menurutnya, Kabupaten Tanah Datar memiliki karakteristik geografis yang menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.

Surung menegaskan bahwa mitigasi merupakan investasi keselamatan jangka panjang. Meskipun bencana tidak dapat dicegah, dampaknya dapat ditekan secara signifikan apabila masyarakat memahami potensi ancaman dan mengetahui langkah-langkah penyelamatan yang tepat.

Dalam pemaparannya, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang kuat dan responsif.

Sosialisasi berlangsung dinamis melalui diskusi dan sesi tanya jawab yang membahas berbagai persoalan kebencanaan yang sering dihadapi masyarakat. Melalui kegiatan ini, DPRD Sumbar dan BPBD berharap lahir masyarakat Tanah Datar yang lebih tangguh, lebih waspada, dan tidak lagi menjadi korban karena minimnya pengetahuan serta kesiapan menghadapi bencana.

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan