Tanah Datar — RedaksiDaerah.com — Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Selasa (9/9/2025) menjadi panggung penting ketika Bupati Tanah Datar menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan penuh penghormatan, Bupati membuka tanggapannya dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota dewan yang telah memberikan ruang serta sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan tersebut.

Menurut Bupati, setiap masukan, kritik, maupun pertanyaan dari delapan fraksi DPRD memiliki arti besar untuk penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD. “Produk hukum yang lahir dari pembahasan ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, diterima semua pihak, dan tentunya tetap sesuai dengan regulasi perundang-undangan,” tegasnya di hadapan pimpinan dewan dan hadirin sidang.

Satu per satu, Bupati kemudian menanggapi catatan yang disampaikan fraksi. Dari Fraksi PAN, dorongan agar anggaran benar-benar fokus pada program prioritas masyarakat mendapat jawaban lugas. Bupati memastikan bahwa alokasi dalam Perubahan APBD 2025 telah diarahkan ke sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Termasuk di dalamnya program Bajak Gratis senilai Rp3 miliar lebih dan Tanam Gratis sebesar Rp150 juta.

Masih dari Fraksi PAN, isu daya beli masyarakat dan stabilisasi harga pangan juga mencuat. Pemerintah daerah, jelas Bupati, menyiapkan strategi lewat program lumbung pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, hingga Gerakan Pangan Murah yang diharapkan mampu menekan gejolak harga di Tanah Datar. “Kebijakan ini adalah ikhtiar konkret untuk menjaga kantong masyarakat tetap kuat,” katanya.

Isu sensitif terkait nasib tenaga honorer juga dibahas. Fraksi PAN mempertanyakan progres perubahan status Tenaga Harian Lepas menjadi PPPK paruh waktu. Bupati menegaskan bahwa kebutuhan formasi telah ditetapkan Kementerian PANRB dan kini sedang dalam tahap pemberkasan dokumen. “Kita dorong agar proses ini cepat rampung sehingga status mereka segera jelas,” ungkapnya.

Masuk ke Fraksi Ummat Golkar, sorotan tajam soal keakuratan data TAPD mendapat tanggapan serius. Bupati menekankan bahwa setiap pembahasan anggaran senantiasa berpedoman pada Nota Keuangan resmi. Ia juga menjelaskan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain penurunan angka kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan PDRB.

Tak berhenti di situ, Fraksi Ummat Golkar juga menyoroti program unggulan lingkungan berupa “Satu Nagari Satu Bank Sampah.” Bupati melaporkan hingga kini 15 nagari telah menjalankan program tersebut, dengan komitmen menyediakan regulasi, kepengurusan, lokasi, serta anggaran operasional. Program ini disebut sebagai langkah nyata mengatasi persoalan sampah berbasis partisipasi nagari.

Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat memberi penekanan agar APBD benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan alokasi tepat sasaran. Jawaban Bupati menegaskan, seluruh perubahan anggaran telah disusun untuk menjamin efektivitas pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai panduan kerja perangkat daerah.

Sementara itu, Fraksi PPP menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bupati merespons bahwa kebijakan pengembangan sektor unggulan telah diarahkan secara kreatif dan inovatif. “Tujuannya jelas: pertumbuhan ekonomi yang merata, terukur, dan memberi manfaat luas,” ujarnya.

Fraksi PKS menyoroti prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Menjawab itu, Bupati menyatakan bahwa seluruh rancangan perubahan APBD telah berpegang pada prinsip tersebut, sekaligus menjamin kualitas belanja publik yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar administratif.

Fraksi Gerindra melontarkan pertanyaan soal penurunan target pajak daerah hingga Rp2,7 miliar. Bupati memaparkan bahwa hal itu akibat kebijakan diskon listrik dari PLN serta penyesuaian opsen pajak kendaraan bermotor oleh Pemprov Sumbar. Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD lewat digitalisasi pembayaran pajak dan pendataan potensi baru.

Berbagai fraksi lain, termasuk PKB dan NasDem, juga memberi sorotan mulai dari kesejahteraan guru TPA, kecemburuan dalam hibah rumah ibadah, hingga perhatian pada kegiatan MTQ kecamatan. Semua dijawab dengan komitmen pemerintah yang akan mengatur alokasi sesuai kebutuhan riil dan kemampuan keuangan daerah.

Sidang paripurna itu menjadi ajang adu argumentasi yang produktif antara legislatif dan eksekutif. Dengan jawaban detail Bupati atas sederet pertanyaan dan saran, publik menanti apakah Perubahan APBD 2025 benar-benar akan menjadi dokumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Tanah Datar di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang terus bergerak cepat.

---

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar