JAKARTA -RDG |Wilayah pati makin membara. Sekitar 100.000 warga Pati memadati kantor halaman Bupati Pati. Mereka menolak pemberlakuan pajak PBB sebesar 250% yang belum lama ini dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. 

Tidak hanya menolak. Mereka juga menuntut mundur Bupati Sudewo. Reaksi ini merupakan jawaban masyarakat pasca Bupati Pati yang menantang bahkan mengancam, “Jangan coba-coba mengganggu. Nanti urusannya akan lain”. Arahnya dapat dibaca: akan mengkriminialisasi siapapun warga masyarakat yang mengganggu kebijakan Pemda Pati.

Perlu kita sikapi, kemarahan massa tidak akan mudah redam hanya dengan ancaman. Implikasnya, situasi Pati akan semakin memanas. Bupati tak akan bisa menjalankan pemerintahannya dengan tenang dan baik. Hal ini justru akan mengundang Pemerintah Pusat menyikapi tindakan yang diambil Pemda Pati yang terkesan arogan. Dan ternyata, Presiden Prabowo -- atas nama kepentingan stabilitas nasional -- sudah memberikan sinyal untuk mencopot Bupati Pati itu. Yang mencemaskan, Bupati Pati pun mengerahkan sejumlah aparat kepolisiannya. Ini berpotensi akan terjadi benturan di antara dua alat negara bersenjata. Hal ini tentu membayahakan bagi wilayah dan penduduknya.

Untuk mencegah potensi destruktif itu, *Partai Perubahan Baru* (PAPERBA), bersikap: *STOP EKSPLOITASE PAJAK daerah yang melampaui batas kewajaran*. Pertimbangannya:

1. Gelombang masyarakat akan langsung bergerak anti kenaikan pajak yang melampaui batas. Iklim sosial-ekonomi jadi tidak akan kondusif.

2. Menaikkan pajak yang melampaui batas rasional justru mereduksi potensi pendapatan pajak.

3. Gelombang anti bayar akan memperkuat ketidakpercayaan (distrust).

4. Poin kedua dan ketiga jelaslah merugikan roda pemerintahan daerah, yang pada akhirnya berdampak distruktif pada masyarakat dan negara.

Apa yang terjadi di Pati akan berdampak luas ke daerah-daerah lain. Hal ini bisa berpotensi destrukif bagi stablitas nasional. Karena itu harus dicegah secara sistematis. Untuk itu, *Partai Perubahan Baru* dalam program Gerakan Moral Pajak (GEMPA) tidak hanya menghimbau, tapi juga menawarkan konsep solusi pendampingan yang memberikan manfaat positif langsung pada masyarakat dan Pemerintah Daerah Pati dan daerah-daerah lainnya dengan prinsip pajak yang berkemanusiaan dan berkemajuan.

Untuk kepentingan tata-kelola pajak yang berkemanusiaan dan berkemajuan tersebut, *GEMPA* mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung. Untuk memahami proporsi pajak yang sesungguhnya. Agar hak-hak dasar masyarakat terkait pajak terlindilungi dari praktik-praktik penyalahgunaan aparatur pajak.

Ketua umum Partai Perubahan Baru (PAPERBA), Dr. Roby Nurhadi menegaskan, PAPERBA berdiri bersama rakyat dan memastikan Pemerintah bijak dalam menetapkan dan memungut pajak, serta amanah dalam menggunakannya. Sekali lagi, *STOP EKSPLOITASI PAJAK, STOP KORUPSI PAJAK*. Untuk misi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara yang berkemajuan.

Jakarta, 8 Agustus 2025

Juru Bicara DPP Partai Perubahan Baru (PAPERBA)

Drs. Agus Wahid, M.Si

Editor : TE RDG