TANAH DATAR, REDAKSIDAEARAH.COM — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Panyalaiyan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, menempatkan penguatan sektor pertanian, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan dan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan nagari. Forum tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026 sekaligus Daftar Usulan RKP (DU-RKP) Tahun 2027 di Aula Kantor Wali Nagari Panyalaiyan, Senin (14/9/2026).

Wali Nagari Panyalaiyan, Dedi Sutani Dt. Rangkai Putiah, saat membuka Musrenbang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, prioritas tidak semata ditentukan oleh besarnya kebutuhan pembangunan, tetapi juga oleh tingkat urgensi dan manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Masyarakat petani dan pelaku UMKM menjadi fokus prioritas utama,” ujar Dedi dalam sambutannya. Arah tersebut dinilai penting karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas serta akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.

Pada sektor pertanian, pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi representatif menjadi kebutuhan yang didorong masuk dalam prioritas. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas sarana produksi seperti pupuk dan bibit, mempercepat pengangkutan hasil panen, sekaligus menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Dedi juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas pelaku UMKM. Pelatihan secara berkala dinilai menjadi salah satu instrumen penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas dan daya saing usaha.

Di bidang kesehatan, pemerintah nagari mendorong penguatan upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Salah satunya melalui optimalisasi pemberian makanan tambahan (PMT) bagi bayi, balita dan ibu hamil, disertai peningkatan kapasitas kader Posyandu agar pelayanan kesehatan dasar di tengah masyarakat semakin berkualitas.

Sementara pada sektor pendidikan, perhatian diarahkan terhadap dukungan bagi guru PAUD dan TK melalui insentif atau biaya transportasi. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk akses jalan menuju sekolah, juga dipandang sebagai bagian penting dalam memastikan pelayanan pendidikan dapat berlangsung secara layak.

Untuk merealisasikan berbagai kebutuhan tersebut, Pemerintah Nagari Panyalaiyan berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Bupati, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta anggota DPRD. Dukungan yang diharapkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengembangan pertanian dan peternakan, pembinaan UMKM, pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga perlindungan sosial.

Ruang kolaborasi juga diarahkan kepada perguruan tinggi. Nagari Panyalaiyan membuka peluang kemitraan dengan Universitas Andalas (UNAND) melalui program nagari binaan, Universitas Negeri Padang (UNP) untuk peningkatan kapasitas UMKM, serta Politeknik Negeri Padang dalam pengembangan program digitalisasi nagari.

Selain membahas arah pembangunan, Musrenbang juga menjadi ruang penyampaian transparansi pengelolaan keuangan nagari. Dalam pemaparan APB Nagari Tahun 2026, pendapatan Nagari Panyalaiyan tercatat sebesar Rp1.499.998.090, yang bersumber antara lain dari Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp18.786.000, Dana Desa Rp373.456.000, Alokasi Dana Nagari Rp1.006.745.000, bagi hasil pajak dan retribusi Rp95.767.090 serta pendapatan lain-lain Rp5.204.000.

Sementara itu, belanja nagari dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp1.140.567.362, pelaksanaan pembangunan Rp218.610.600, pembinaan kemasyarakatan Rp131.749.000, pemberdayaan masyarakat Rp20.000.000, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak nagari sebesar Rp68.357.190.

Musrenbang Nagari Panyalaiyan dihadiri Camat X Koto, Kapolsek X Koto, Danramil X Koto, kepala UPT se-Nagari Panyalaiyan, wali nagari se-Kecamatan X Koto, BPRN, KAN Kecamatan X Koto serta tokoh masyarakat. Forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda administratif tahunan, melainkan menjadi pijakan untuk memastikan usulan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki manfaat yang terukur.

-----------

Reporter: Fernando Stroom 

Editor: RD TE Sumbar 

Sumber: Liputan