Padang |Sumbar| - Saat Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi Undang Undang (UU), hanya 2 (dua) partai yang menolak yaitu Demokrat dan PKS. Disisi lain partai lainnya justru mendukung RUU tersebut.

Sebenarnya tidak heran hanya dua partai yang menolak. "Karena memang kedua partai ini berada di luar Pemerintahan," sebut Dr. Asrinaldi, M.Si, Dosen FISIP Unand.

Posisi kedua partai ini pada periode Joko Widodo memimpin Indonesia untuk kedua kalinya berada di luar Pemerintahan dan partai lainya adalah partai yang telah merapat ke incumbent, termasuk Partai Gerindra yang sebelumnya berada di luar.

Pasca Pilkada 2020, sikap kedua partai yang menolak dan mendukung berpengaruh besar pada kader mereka yang maju di pertarungan kepala daerah, keseimpulan ini dibenarkan oleh Asrinaldi.

"Kita tahu Omnibus Law dan UU Cipta kerja ini diusulkan oleh Pemerintah yang notabenenya didukung oleh partai-partai besar yang menjadi pendukung utama Pemerintahan Jokowi. Tidak ada kekuatan DPR untuk menolak dan itu terbukti dengan walk outnya kedua partai dalam penetapan UU ini," terang Asrinaldi

Pakar Politik dari Universitas Andalas ini berkeyakinan, sikap kedua kedua partai ini berpengaruh di Pilkada 2020.

"Sangat berpengaruh, kalau kedua partai ini bisa membangun empati massa terutama kalangan buruh dan mahasiswa di daerah, sebutnya.

Namun Asrinaldi menggaris bawahi bahwa itu juga bergantung dari kedua partai ini mengkapitalisasi isu-isu ini. Namun yang menjadi masalah adalah seberapa banyak jumlah buruh atau pekerja dan mahasiswa yan menolak UU ini. 

"Saya semakin lama semakin berkurang dan bahkan masyarakat awam seolah-olah menganggap tidak ada masalah dengan UU ini," ungkapnya mengingatkan.

-Tim Peliputan-