Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ke Tanah Datar pada Rabu (4/11/2025) bukan sekadar menghadiri rapat koordinasi biasa. Kunjungan ke Indojolito itu jelas membawa pesan kuat: pengawasan terhadap pencegahan korupsi di tingkat daerah kini makin diperketat.

Di tengah rapat yang dikemas dengan tema Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), Bupati Tanah Datar Eka Putra tampil menegaskan komitmennya. Ia menyebut MCSP bukan sekadar pengganti dari MCP (Monitoring Center for Prevention), tapi sebuah sistem yang menuntut transparansi dan tanggung jawab nyata.

“Ini bukan hanya soal laporan capaian. KPK ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan jujur dan efisien,” ujar Eka.

Namun, di balik sambutan hangat itu, atmosfer rapat sejatinya sarat sinyal tegas. KPK datang bukan untuk bertepuk tangan, tapi untuk memastikan tak ada celah praktik kotor di balik meja anggaran dan proyek daerah.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari evaluasi menyeluruh. “Kami tidak ingin program pencegahan hanya berhenti di atas kertas. Kami datang untuk mendengar, memantau, dan menindaklanjuti,” katanya lugas.

Bupati Eka Putra juga mengakui, efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahannya. Ia menyinggung adanya pemangkasan biaya operasional dan perjalanan dinas sebagai langkah rasionalisasi. Tapi publik tentu berharap, langkah efisiensi ini tidak berhenti pada simbol penghematan, melainkan berdampak pada pelayanan yang lebih transparan dan bersih.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyuarakan hal senada. Ia menyatakan DPRD ikut dalam gerbong komitmen antikorupsi, termasuk dengan memangkas dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan. “Kalau bicara pencegahan korupsi, DPRD tidak bisa cuci tangan. Kami ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Di lapangan, KPK ingin melihat bagaimana daerah betul-betul mengeksekusi delapan area intervensi MCSP—mulai dari pelayanan publik hingga pengelolaan aset daerah. Setiap poin adalah potensi celah korupsi yang selama ini sering tersembunyi di balik administrasi dan regulasi.

Kehadiran KPK RI ke Tanah Datar kali ini jelas bukan lawatan sopan santun. Ini adalah peringatan dini bagi seluruh kepala OPD, pejabat, dan anggota legislatif agar tidak bermain-main dengan integritas publik. Dalam konteks itu, komitmen Pemkab dan DPRD diuji bukan di depan podium, melainkan di balik pintu ruang kerja mereka masing-masing.

Dengan MCSP sebagai alat pemantau baru, KPK RI seakan menegaskan bahwa era “asal laporan beres” sudah selesai. Tanah Datar kini berada dalam radar pengawasan langsung lembaga antirasuah. Dan publik, tentu, menunggu apakah komitmen yang hari ini diucapkan akan benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

----

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar