Padang |Sumbar| - Lambannya penanganan Virus Corona (Covid-19) oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan DPRD Kota Padang menuai sorotan dari kalangan Politisi. Salah satunya dari Ketua DPC PPP Kota Padang H. Maidestal Hari Mahesa, S.Sos, MM angkat bicara.

H. Maidestal Hari Mahesa, S.Sos, MM menyampaikan, DPRD Kota Padang harusnya segera buat PANJA (Panitia Kerja) di DPRD Kota Padang. Fungsinya untuk mengawal dan mengawasi/ mendorong percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19) ini. Termasuk mengawasi pendataan korban terdampak.

Pencairan Anggaran yang sangat memungkinkan untuk terjadi penyelewengan atau Mark Up barang atau manipulasi Data Penerima yang akan di usulkan nantinya. Mengawasi bantuan pihak ketiga kepada Pemko Padang. Kemana disalurkan, juga menurut Esa yang akrab dipanggil, bisa membahas keluhan dari masyarakat kenapa proses realisasi bantuan terlalu lambat dan bisa juga kenapa PDAM memberikan keringanan terbatas kepada Konsumen, ucap mantan Anggota DPRD Kota Padang tiga periode ini kepada media ini, Minggu (19/04/2020) sekira pukul 23.37 WIB melalui WhatsApp.

Kok DPRD Kota Padang sepertinya tidak terpikirkan untuk langkah seperti ini ya?? Apalagi Anggaran yang akan dikucurkan cukup besar. Infomarsinya, Rp.200 Milyar bantuan yang cukup banyak dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 ini, jelas Esa.

Ini akan menjadi langkah ideal bagi DPRD Kota Padang, baik untuk mendukung percepatan penanganan, mengkritisi, memberikan saran serta rekomendasi. Terlihat kinerja DPRD oleh Rakyat, bukan malah seorang Wakil Rakyat itu mendorong Pemko Padang menyiapkan kuburan untuk Rakyat nya. Yang mana Anggarannya jika diajukan lokasi pemakaman baru, menurut saya bisa mencapai sekitar Rp. 8 -10 Milyar untuk 8.000 (delapan ribu) orang/jenazah seperti yang dikatakannya. Belum lagi repotnya mencari lokasinya, terang Esa dengan geram.

Esa menambahkan, Tidak asal berkoar sana, berkoar sini. Sementara tindak lanjut tidak ada dan tidak jelas ujung pangkalnya. Sekali lagi, panja juga bisa nanti berikan banyak Rekomendasi yang sifatnya lebih cepat kepada Pemko Padang dalam melakukan percepatan penanganan maupun Recoveri nanti nya.

Masyarakat, organisasi, lembaga manapun pun nanti nya bisa memberikan laporan, menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada Panja ini, tutup Esa yang kecewa dengan kinerja Pemko Padang dan DPRD Kota Padang.

-Robbie-