JAKARTA - RDG | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2022–2024. Sudewo diduga menerima aliran komitmen fee dari proyek tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Sudewo merupakan salah satu pihak yang diduga ikut menerima aliran uang dari proyek tersebut.
“Ya benar, saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Meski demikian, Budi menyebut pihaknya belum menetapkan jadwal pasti pemanggilan. “Tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait saudara SDW ini seperti apa,” tambahnya.

Nama Sudewo bukan kali pertama muncul dalam perkara ini. Dalam sidang pada 16 November 2023, eks Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, mengaku memberikan suap kepada sejumlah pejabat DJKA agar perusahaannya mendapatkan proyek. Dion menyebut tujuh nama yang disebut sebagai “makelar langitan”, di antaranya:

1. Billy Haryanto alias Billy Beras – mengaku kenal dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

2. Agus Kuncoro – dikenal dekat dengan eks Sekjen Kemenhub Djoko Sasono.

3. Ibnu dan Edi Amir – mengaku dekat dengan Budi Karya.

4. Sudewo – saat itu anggota Komisi V DPR.

5. Muhammad Suryo – dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA sebagai pihak dari kepolisian.

6. Wahyu Purwanto – diketahui sebagai adik ipar mantan Presiden Joko Widodo.

7. Eko Sulistyo – Komisaris PT PLN.

Latar Belakang Kasus DJKA
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023 yang membongkar dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah, termasuk di Sumatera dan Jawa. Uang suap diduga berasal dari pengusaha kontraktor untuk memuluskan pencairan anggaran, pengaturan pemenang tender, hingga mengamankan pencairan termin proyek.

Beberapa proyek yang disorot antara lain pembangunan jalur kereta api ganda, peningkatan prasarana perlintasan, dan pemeliharaan jalur yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan keterlibatan pejabat di tingkat kementerian hingga kepala daerah membuat kasus ini mendapat perhatian publik luas.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pejabat DJKA, pihak swasta, hingga perantara. Dengan adanya dugaan aliran dana kepada Bupati Pati Sudewo, lingkaran perkara ini diperkirakan akan melebar dan menyeret lebih banyak nama ke meja hijau.

Reporter: Nur Hadi
Editor: William Nursal Devarco