Gunung Sitoli, RedaksiDaerah.com - Tujuh bulan lebih laporan dugaan tindak Pidana Korupsi Dana Desa Lasara Tanesee, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara PKN Kabupaten Nias, Pelis Feliks Waruwu, mempertanyakan perkembangan hasil laporan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Silpa TA 2018 dan APBDes Tahun 2019 Desa Lasara Tanoesee, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Selasa (22/12/20).

Yang mana Pemantau Keuangan Negara (PKN) sudah melaporkan kasus tersebut sejak tanggal 13 Mei 2020 dengan nomor Surat  01/LP/POLRES/PKN/V/2020, namun sampai saat ini belum ada titik terang hasil dari laporan tersebut, ucap Feliks kepada awak media usai keluar dari ruangan Kanit III Unit Tipikor Polres Nias.

Pada saat itu juga Ketua Tim PKN, Feliks menambahkan, hasil konfirmasinya kepada Kanit III Unit Tipikor bahwasanya laporan tersebut sudah ditindak lanjuti dan Tipikor sudah menyurati pihak Inspektorat agar dapat mengaudit anggaran dana Desa Lasara tertanggal 25 Juni 2020.

Sampai saat ini belum ada jawaban atas hasil Audit ataupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pihak Inspektorat, ungkapkan Kanit III Tipikor Polres Nias kepada saya, ujar Felix. 

Hanya sangat disayangkan, pada saat di konfirmasi Kanit III tidak mengizinkan untuk melakukan perekaman maupun mengambil Dokumentasi di ruangannya karena wajib melalui Humas dan Kasat, kata Kanit III kepada saya, ungkap Felix lagi.

Tim Pemantauan Keuangan Negara (PKN) berharap agar Pemerintah Kabupaten Nias dan Inspektorat Kabupaten Nias dapat menindak lanjuti laporan kasus dana desa tersebut. Dan hasil Audit atau Lembar hasil pemerikasaan "LHP" tersebut dilimpahkan ke APH.

Ketua Tim PKN juga menegaskan bahwa jika laporan tersebut tidak ditindak lanjuti dan diindahkan, maka seluruh Tim jajaran PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) yang ada di Pulau Nias akan melakukan Aksi Damai "Demo" di Polres Nias dan di Inspektorat, tutup Felix.

Sumber : Relis

Editor : Lia Hambali