Jakarta |RedaksiDaerah| - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tinggal beberapa bulan lagi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran buat Calon Kepala Daerah meskipun dalam keadaan Virus Corana (Covid-19). Calon yang diusung oleh masing-masing partai pun langsung mengantarkan pasangan ke KPU, termasuk di Kota Bukittinggi.

Diduga abaikan protokol kesehatan Covid-19, Anggota DPR RI Guspardi Gaus angkat bicara terkait adanya kerumunan massa disaat mengantarkan salah satu pasangan Calon Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittingi.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus merasa prihatin dengan fakta terjadinya kerumunan massa karena lemahnya penerapan dan pengawasan protokol kesehatan pada saat proses pendaftaran calon kepala daerah yang mayoritas berlangsung ramai.

Hal ini tentunya memicu kekhawatiran terciptanya klaster baru bagi penyebaran Covid-19. Seharusnya pihak penyelenggara maupun pasangan calon beserta rombongan timses maupun pendukung Paslon dapat mentaati dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat pendaftaran pasangan Calon Kepala Daerah sebagai salah satu tahapan dalam proses Pilkada serentak 2020.

Meski KPU telah memberlakukan protokol kesehatan dalam proses pendaftaran tersebut, namun dalam pelaksanannya kerumunan antara bakal calon dan massa pendukunganya telah mengikis ketentuan dalam menjaga jarak, tutur Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

KPU dan Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pilkada harusnya jauh hari sudah melakukan koordinasi dan melibatkan aparat keamanan yaitu TNI, Polri dan Satpol PP untuk membantu melakukan pengawasan dalam prosesi pelaksanaan pendaftaran Paslon di KPU, ucap Legislator Dapil Sumbar II.

Jika ada yang melanggar aturan protokoler kesehataan seperti tidak memakai masker, kerumunan massa dan tidak memakai APD lainnya, aparat keamanan harus bertindak tegas untuk menertibkan sesuai aturan protokoler kesehatan, ucap Guspardi Gaus kepada media ini melalui WhatsApp, Senin (08/09/20).

Kerumunan massa pendukung pasangan bakal Calon Kepala Daerah pada pelaksanaan pendaftaran pasangan paslon di Pilkada Serentak 2020 ini menjadi fenomena baru dimana pada pelaksanaan pendaftaran pasangan calon tidak mengindahkan protokoler kesehatan, jelas Anggota Fraksi PAN DPR RI.

"Padahal dalam aturan PKPU sudah ditegaskan bahwa tidak boleh melakukan kerumunan, harus pakai masker dan tempat pertemuan tidak boleh melebihi 50% dari total kapasitas, ujar mantan Akademisi UIN Imam Bonjol Padang itu.

Guspardi Gaus juga menyampaikan, bahwa komisi 2 akan segera memanggil Mendagri, KPU, Bawslu dan DKPP untuk mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan ini guna mengantisipasi kejadian seperti saat pendaftaran paslon tidak terulang kembali. Pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada masa pandemi jangan menjadi pemicu terciptanya klaster baru penyebaran Covid-19 di tanah air.

Faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat luas tetap harus menjadi prioritas utama. Karena data perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia bukannya melandai seperti yang diharapkan tetapi justru masih menunjukkan tren peningkatan. Data sampai Minggu 6 September 2020, kasus Covid-19 bertambah 3.444 kasus dalam 24 jam terakhir sehingga kasus Covid-19 di tanah air hingga saat ini mencapai 194.109 orang.

Sebagai antisipasi pengerahan massa berjumlah besar saat tahapan pengundian nomor urut pasangan calon, kampanye, sampai hari H pemungutan suara di TPS pada 9 Desember 2020, saya berharap agar semua stake holder dapat memperhatikan betul protokol kesehatan.

"Penerapan protokol kesehatan adalah sebuah keharusan yang mutlak di laksanakan dengan pengawasan yang sangat ketat," ulas mantan anggota dan Pimpinan DPRD Sumbar 3 periode itu.

Oleh karena itu saya mengharapkan agar penyelenggara pemilu juga dapat mendorong penggunaan teknologi melalui aplikasi sosial media. Penggunaan teknologi dapat menjadi jawaban agar masyarakat dapat berpartisipasi dan menyaksikan secara langsung berbagai tahapan pilkada serentak 2020 ini untuk mengindari kerumunan masa dan juga akan meminimalisir bertambahnya penyebaran Covid-19 ini, terang anggota Baleg DPR RI sambil mengakhiri. (Robbie)