Jakarta, RedaksiDaerah.com - Kejaksaan Republik Indonesia mengajak seluruh lembaga penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk senantiasa menjaga serta memelihara kerja sama yang sudah terjalin baik. Diharapkan pula tercipta harmonisasi dalam menjalankan pengabdian bagi bangsa dan negara yang menjadi tugas, kewajiban, serta tanggung jawab bersama.

Demikian sambutan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kejaksaan RI dan BPK RI di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8/20).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan langkah monumental, sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman bersama bahwa jalinan kerja sama sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral antaraparat yang memiliki ruang lingkup pengawasan. Niscaya dibutuhkan untuk saling melengkapi di tengah kelebihan dan keterbatasan masing-masing lembaga.

"Nota Kesepahaman ini hendaknya kita maknai menjadi sebuah komitmen, kesungguhan tekad, dan semangat bersama, agar lebih efektif dalam bertindak, berkoordinasi, serta berkolaborasi secara bersama, ketika dihadapkan pada berbagai kemungkinan persoalan yang berpotensi mengganggu dan memengaruhi upaya mewujudkan visi dan misi bangsa," ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menjelaskan secara teknis kerja sama dan koordinasi itu akan dikemas dalam tujuh ruang lingkup. Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak. 

"Melalui kerja sama ini, saya berharap akan terjalin sinergi dalam membangun kesamaan persepsi dan keterpaduan guna mendukung serta memperkuat peran strategis Kejaksaan RI dalam penegakan hukum."

Dengan ruang lingkup cakupan kerja sama tersebut, maka kita optimistis dan percaya bahwa hubungan koordinasi dapat berdampak positif bagi terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, efektif, dan efisien," tutup Jaksa Agung.

-Humas Kejaksaan RI-

Editor : Robbie