Jakarta |RedaksiDaerah| - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN). Aset negara yang berada dibawah Mensetneg, saat ini dikelola oleh pihak swasta atau pihak ketiga dimana konstribusinya terhadap APBN sangat tidak seimbang dengan nilai aset yang bernilai Rp.571,5 Triliun.

Salah satu kendala yang dihadapi Kemensetneg dalam pengelolaan aset adalah menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. Padahal kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal. Mensetneg seharusnya dapat melakukan penertiban terhadap masalah ini dengan meminta bantuan KPK untuk menyelidiki apakah ada unsur pidana dan bisa juga perdata.

"Kalau KPK sudah ikut menangani masalah ini, tentu pihak swasta atau pihak ketiga akan ketar-ketir jadinya", ungkap Politisi PAN ini.

Menurut Legislator dapil Sumbar 2 ini, masalah lainnya soal aset Badan Milik Negara (BMN) adalah masalah aspek legalitas kepemilikan dan hak penguasaan. Aset yang dimiliki negara belum tentu bisa dikuasai. Kendalanya belum semua aset yang telah disertifikasi oleh negara. Oleh karena itu, perlu asas legalitas secara cepat dan terus menerus. Negara jangan melakukan pengabaian dan pembiaran terhadap aset yang sangat luar biasa jumlahnya (Rp.571,5 T). Apalagi lokasi aset negara ini berada di kawasan sangat strategis.

"Jadi kepemilikan itu harus jelas itu berapa jumlah yang sebetulnya, berapa yang sudah ada legalitasnya dan berapa yang belum. Nah yang belum ini tolong segera dilakukan bentuk dilegalitaskan," tegas mantan Ketua Dewan Pertimbnagan KADIN Sumbar.

Akan lebih tepat bila Setneg dan KPK melakukan koordinasi dengan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional supaya segera dilakukan inventarisasi dan di sertifikasi. Sehinngga  penguasaan terhadap aset yang dimiliki akan lebih jelas, tutur mantan Akademisi UIN Imam Bonjol Padang itu.

Oleh karena itu, langkah strategis mensetneg menggandeng KPK upaya yang dilakukan Mensetneg untuk melakukan kerja sama dalam penguasaan aset negara merupakan langkah progressif yang perlu didukung dan disegerakan sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan negara, pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Untuk diketahui, KPK dan Kemensetneg akan menertibkan BMN senilai Rp 571,5 triliun yang kini dikelola pihak swasta. Ada sejumlah BMN yang disasar, di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran, Gedung Veteran Semanggi dan  TMII (Taman Mini Indonesia Indah).

Aset Kemensetneg per 15 September 2020 terdiri atas Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK senilai Rp.347,8 triliun, BLU PPK Kemayoran senilai Rp.143,4 triliun, TMII senilai Rp.10,2 triliun dan Gedung Granada (Veteran) Semanggi senilai Rp 2 triliun.

Sedangkan aset Monas belum dicatat oleh Kemensetneg karena dalam proses sertifikasi. Sesuai pengukuran BPN luas kawasan Monas adalah 716.906 meter persegi. (Rel)