Tanah Datar, RedaksiDaerah.com — Rapat komite SMAN 1 Salimpaung yang digelar Sabtu (18/10) di bawah naungan dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ini berubah menjadi potret nyata rapuhnya tata kelola pendidikan di tingkat sekolah. Forum yang semestinya menjadi sarana evaluasi dan penyusunan kebijakan justru berakhir tanpa keputusan, tanpa arahan, dan tanpa satu pun figur otoritatif yang mengambil alih kendali.

Seorang wali murid berinisial ZP, yang enggan disebutkan namanya secara lengkap, mengungkapkan kepada wartawan bahwa suasana rapat jauh dari kata layak. Ia menyebut siswa diliburkan tanpa penjelasan resmi, peserta rapat dibiarkan menunggu tanpa agenda jelas, dan kepala sekolah—sosok yang seharusnya memimpin—sama sekali tidak hadir. “Kami datang mencari kejelasan, yang ada hanya kekosongan,” ujarnya.

Absennya Ketua Komite yang dikenal bersama Jasmal memperburuk keadaan. Dua figur utama hilang bersamaan tepat ketika forum membutuhkan legitimasi dan arah. Upaya media menghubungi Jasmal juga tak membuahkan hasil. Ketidakhadiran ganda ini memunculkan dugaan bahwa ada persoalan serius yang sengaja dihindari pihak sekolah.

Di tengah ketidakpastian itu, para wali murid mulai mempertanyakan legalitas komite yang dinilai telah melewati masa jabatan. Tidak ada SK komite yang diperlihatkan, tidak pernah ada sosialisasi, dan tidak ada informasi pembaruan struktur. Kondisi ini membuat komite secara administratif diragukan kesahihannya, sehingga tidak layak memimpin forum strategis.

Persoalan semakin mengemuka ketika menyentuh isu transparansi pengelolaan dana sekolah. Menurut beberapa wali murid, RKAS tidak pernah dipaparkan secara terbuka, laporan penggunaan dana BOS tak pernah dipublikasikan, tetapi sejumlah pungutan tetap berjalan. Situasi ini memantik kecurigaan kuat bahwa tata kelola anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kekacauan rapat juga menyoroti lemahnya kepemimpinan di bawah plt Kepala Sekolah Yeni Sumarni, S.Pd. Tidak hadirnya seorang pemimpin dalam forum resmi tingkat komite bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab publik yang melekat pada jabatan kepala sekolah.

Para guru yang ikut hadir pun tidak dapat berbuat banyak. Mereka duduk sebagai peserta tanpa kewenangan menjawab pertanyaan kritis wali murid, apalagi mengambil keputusan. Rapat pun berjalan tanpa kendali, menunjukkan bahwa sistem manajemen sekolah hanya bertumpu pada satu figur, sementara mekanisme pendukungnya mandek.

Ketiadaan pengawasan manajerial dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat juga ikut disorot. Sebagai lembaga teknis yang seharusnya memastikan forum berjalan sesuai aturan, ketidakhadiran pengawas menunjukkan lemahnya kontrol eksternal terhadap sekolah. Tanpa supervisi, forum sepenting ini berakhir tanpa arah dan tanpa hasil.

Situasi deadlock membuat berbagai persoalan mendasar tetap menggantung. Legalitas komite tak tergarap, transparansi dana tidak dibahas, dan arah kebijakan sekolah semakin kabur. Ironisnya, siswa yang diliburkan demi rapat ini menjadi korban pertama dari manajemen yang berantakan.

Sejumlah wali murid lain yang enggan disebutkan namanya menilai kegagalan rapat memperjelas bahwa masalah di SMAN 1 Salimpaung sudah mencapai titik memprihatinkan. Mereka menuntut Dinas Pendidikan Tanah Datar turun tangan sebelum kondisi sekolah semakin memburuk.

Mereka menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap komite, kepala sekolah, serta sistem pelaporan keuangan. Tanpa perbaikan struktural, sekolah akan terus beroperasi dalam bayang-bayang ketidakpastian dan hilangnya kepercayaan publik.

Kegagalan rapat komite ini bukan sekadar catatan minor dalam administrasi sekolah. Ini adalah sinyal keras bahwa ada krisis integritas, tata kelola, dan kepemimpinan di SMAN 1 Salimpaung. Ketika pemimpin absen, komite tak jelas, dan dana tidak transparan, masyarakat pantas bertanya: masihkah sekolah ini dikelola dengan standar yang layak?

----
Reporter: Tim Redaksi 
Editor: RD TE Sumbar 
Sumber: Liputan investigasi