Tanah Datar — RedaksiDaerah.com,— Penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 24 Lima Kaum kembali menuai sorotan tajam. Meski laporan telah masuk sejak Juni 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dinilai belum mengambil langkah konkret.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, Inhendri Abas, S.Pd., MM., mengklaim sudah memerintahkan Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Saya sudah memerintahkan Kabid SD mengusut tuntas kasus pungli dana PIP. Tidak ada toleransi untuk oknum yang melakukan pungutan liar,” tegasnya kepada wartawan.

Namun, hingga pertengahan Agustus 2025, Kabid SD Zulhermi, S.Ag., justru mengaku masih menunggu bukti-bukti. “Kami masih menunggu bukti-bukti sebelum melakukan tindakan lebih lanjut,” ujarnya di ruang kerjanya pada Senin (11/8/2025).

Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa sejak laporan diterima dua bulan lalu, pihak dinas tidak segera mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan lapangan? Sikap ini dinilai publik sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi mengaburkan kasus.

Dugaan pungli dana PIP, yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, menjadi isu sensitif di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Lambannya respons dinas dianggap mencederai kepercayaan publik dan memberi kesan adanya pembiaran terhadap praktik yang merugikan hak siswa.

Sejumlah pemerhati pendidikan di Tanah Datar mendesak Bupati dan pihak penegak hukum untuk turun tangan. “Kalau dinas lambat, aparat hukum harus ambil alih. Jangan sampai uang pendidikan anak-anak miskin jadi bancakan,” tegas salah satu aktivis pendidikan setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemeriksaan atau tindakan nyata yang diambil Dinas Pendidikan Tanah Datar terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Reporter: Fernando 

Editor: RD TE Sumbar