Jakarta, Redaksidaerah.com - Kunjungan Dewan Pimpinan Wilayah  Profesional Jaringan Mitra Negara  Propinsi Sumatera Utara (DPW Projamin Sumut) silaturrahmi koordinasi kerja ke kantor Dewan Pimpunan Pusat (DPP) Projamin di Jalan Sunter Raya Blok E2 Nomor 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara (20/2/2023).

Dalam pertemuan silaturrahmi tersebut, DPW Projamin Sumut Muhammad Ilham, S.Sos yang diterima oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Projamin Steven Kwok didampingi Ketua DPP LPAKN RI Projamin, Haris Nasution, S.H serta turut hadir Ketua DPW Projamin Sulawesi Utara, David Wowor, SE.

Selain membicarakan program kerja, melalui Sekjend DPP Projamin juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada DPW Projamin di Propinsi  Sumut.

Ketua DPW Projamin Sumut, Muhammad Ilham juga melaporkan ke DPP Projamin terkait adanya dugaan dana bimbingan teknis (bimtek) yang di kelola oleh oknum penegak hukum yang bekerjasama dengan Dinas  Penanaman Modal Daerah (PMD) Provinsi Sumatera Utara, dan sekaligus dugaan penyalahgunaan dana desa yg telah berkolaborasi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah.

"Dan kami telah berkoordinasi dengan DPP Projamin dan KPK RI dalam temuan kami terhadap pengadaan bimtek" ungkap Muhammad Ilham.

"Arahan dan petunjuk DPP Projamin harus cepat di tindak lanjuti atas temuan dari DPW Projamin Sumatera Utara", akhir Muhammad Ilham.

Sekjend DPP Projamin, Steven Kwok juga  menyampaikan sesuai arahan Ketua Umum Projamin, Mayjend (Purn) Winston Pardamean Simanjuntak bahwasanya kesekjenand Projamin telah berkoordinasi kepada Direktorat Jendral (Dirjend) AHU Kemenkumham RI atas perubahan AHU Projamin yang lama sesuai dengan surat yang di keluarkan Dirjend AHU bahwasanya AHU yang lama Nomor AHU-0002994.AH.01.07.Tahun 2020 tidak berlaku lagi, dan secara resmi AHU yang baru dengan nomor AHU-0000928.AH.01.08. tahun 2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang di terbitkan oleh Kemenkumham RI di Jakarta telah diberlakukan.

"Harus adanya sinergitas dan Kolaborasi yang baik antara penegak hukum dan Pemerintah Daerah dan seluruh sayap Projamin harus saling berkoordinasi dengan Induk Projamin" kata Ketua umum DPP Projamin, Mayjend (Purn) Winston Pardamean Simanjuntak melalui Sekjend DPP, Steven Kwok.

Ketua DPW Projamin Sumut, Muhammad Ilham, S.Sos  juga melaporkan ke DPP Projamin bahwa PROJAMIN Sumatera Utara telah terbentuk 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara. 

Reporter : LP Sitinjak
Ediyor : Tim Redaksi