Banjarmasin, RedaksiDaerah.com - Ketua DPD RI., AA La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali menyambangi kantor media dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Senin (24/05/21).

Kali ini, La Nyalla bersama rombongan berkunjung ke kantor redaksi Banjarmasin Post.

Rombongan diterima Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group, H. G(P) Rusdi Effendi AR. Hadir pula Pemimpin Perusahaan A. Wahyu Indriyanta, Manajer Redaksi Online M Royan, Manajer Advertising Suharyanto, dan Manajer Promosi Fahmi Setyadi.

Salah satu pertanyaan yang disampaikan Banjarmasin Post kepada La Nyalla, adalah dampak amandemen konstitusi ke-5 serta langkah DPD ke depan.

Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, ia memang memiliki program keliling Indonesia untuk mensosialisasikan usulan dari DPD RI terkait beberapa isu, termasuk rencana perubahan amandemen ke-5.

“Justru kita datang ke sini untuk mulai dibuka semua kebenaran ini. Sebelum amandemen, sudah jelas Presiden dipilih MPR dan MPR itu terdiri dari DPR dan utusan daerah. Namun setelah amandemen, hanya DPR RI saja yang bisa mengusung Calon Presiden (Capres),” ungkap La Nyalla.

Menurutnya, DPD RI memang baru dibentuk setelah reformasi. Namun, DPD RI tidak berbeda dengan utusan daerah yang dihilangkan setelah amandemen ke-4 UUD 1945.

La Nyalla mengatakan, DPD RI juga sedang berjuang untuk menghapuskan ambang batas Capres atau Presidential Threshold, yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut membatasi syarat pencalonan presiden dengan aturan Capres baru bisa maju setelah ada dukungan dari partai atau gabungan partai dengan jumlah suara paling sedikit 20% kursi DPR dan 25% total perolehan suara Nasional.

“Itu jelas merugikan partai politik yang tidak memiliki kursi besar. Sehingga kadernya sendiri juga tidak akan pernah bisa memperoleh kesempatan yang merupakan hak setiap warga negara untuk memimpin negeri ini,” tukas La Nyalla. 

“Begitu pula DPD RI. Apa bedanya DPD RI dengan utusan daerah? Maka kita menuntut hak kita. Sebagai non-partisan, kenapa kita tak punya hak mengusung calon presiden? Kenapa hanya boleh partai politik. Kebuntuan saluran ini harus dibedah,” jelas La Nyalla.

La Nyalla mengatakan, Kalsel merupakan titik awal DPD RI memperjuangkan usulan perubahan amandemen ke-5, khususnya terkait kewenangan DPD RI soal mengusung Capres dan Calon Wakil Presiden di luar kader partai politik. Selain itu juga mengenai beberapa hal lain termasuk memperkuat pokok-pokok haluan negara.

“Kalsel jadi epicentrum perjuangan DPD RI. Kita harus yakin karena kebenaran memang bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan,” tegas La Nyalla.

Sementara Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengatakan, persoalan kewenangan DPD RI yang dihilangkan soal hak untuk mengusung Capres merupakan ancaman demokrasi yang harus diselamatkan.

“Prinsipnya, semua stakeholder di daerah ingin agar kewenangan DPD RI ditingkatkan,” kata Fachrul Razi.

Menurutnya ada beberapa langkah yang akan dilakukan DPD RI terkait isu perubahan amandemen ke-5 dan terkait UU tentang ambang batas Capres.

Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group, H. G(P) Rusdi Effendi AR, merasa terhormat mendapat kunjungan dari Ketua DPD RI.

“Ini rombongan terbesar yang mengunjungi kami,” ucap Rusdi.

Sementara itu Pemimpin Perusahaan A. Wahyu Indriyanta mengatakan, Banjarmasin Post siap mendukung program kerja dari para Senator, khususnya terkait Kalimantan.

“Gunakan Banjarmasin Post sebagai mata lokal di Kalimantan untuk menyuarakan suara DPD. Semoga perjuangan mengenai jalur perorangan mempunyai legal standing yang jelas,” terang Wahyu.

Sumber  :  Relis

Editor      :  Yanti