PADANG, Redaksidaerah.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat kembali menuai sorotan publik. Pasalnya, dana sebesar Rp1,8 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan organisasi dilaporkan sudah dicairkan, namun pelaksanaan kegiatan utama sebagai landasan untuk bergerak kedepannya seperti Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Provinsi (Musprov) justru belum juga terlaksana.

Menanggapi hal ini,LSM Jarrak Sumbar mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki kejelasan penyaluran dan penggunaan dana tersebut.

“Dana sebesar itu sudah cair, tapi hasilnya belum terlihat. Ini perlu ditelusuri. Penggunaan uang rakyat harus jelas dan bertanggung jawab,” ujar Refnaldi dari Jarrak Sumbar, Rabu (23/7/2025).

Dana Rp1,8 miliar tersebut berasal dari anggaran pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar, dan direncanakan untuk mendanai berbagai agenda, termasuk Raker, Musprov, dan tiket perjalanan pengurus KONI Pusat. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan terkait pelaksanaannya.

Situasi diperparah oleh sikap Dispora Sumbar yang secara tegas menolak pencairan dana tambahan serta menolak Surat Keputusan perpanjangan kepengurusan Roni Pahlawan cs. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait arah dan legalitas organisasi.

“Ini sudah mengarah pada kebuntuan. Banyak cabor yang kecewa. Sudah saatnya Roni Pahlawan dan jajarannya mempertimbangkan untuk mundur,” kata seorang pengurus cabor yang enggan disebutkan namanya.

Desakan agar KONI Pusat segera menunjuk caretaker untuk menyelamatkan roda organisasi terus menguat. Para pengurus cabang olahraga berharap agar ada perbaikan manajemen dan percepatan pelaksanaan agenda organisasi.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kami akan terus mengawal agar tidak ada yang bermain-main dengan dana publik,” tegas Refnaldi.

Reporter : Adinda
Uploader : Adinda