Jakarta, RDG – Bupati Alor saat ini tengah menjalani perawatan medis di RS PON Jakarta. Kondisinya disebut menunjukkan perubahan positif. Namun, pihak keluarga mengaku heran sekaligus kecewa dengan absennya protokoler dan ajudan resmi dari Pemerintah Daerah Alor yang semestinya mendampingi Bupati.

Pantauan langsung wartawan Hukrim RDTV, Bupati hanya terlihat bersama dua orang anaknya, ditemani sopir pribadi dan seorang ibu yang ditugaskan memasak. Padahal, sesuai prosedur medis, makanan pasien sepenuhnya ditangani pihak rumah sakit.

Pihak keluarga menyebut, ketiadaan protokoler dan ajudan ini seolah-olah menempatkan Bupati bukan lagi sebagai pejabat aktif, melainkan seperti mantan bupati. Mereka menilai hal ini tidak tepat, sebab sampai sekarang belum ada surat penunjukan resmi dari Mendagri atau Gubernur NTT yang mengalihkan tugas Bupati kepada Wakil Bupati Alor.

“Bupati tetaplah Bupati sampai ada keputusan resmi. Kendati sakit, ada kebijakan yang harus tetap disampaikan melalui ajudan,” ujar salah seorang perwakilan keluarga.

Selain itu, keluarga juga mempertanyakan realisasi anggaran sebesar 1 miliar 50 juta rupiah yang menurut mereka telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemda Alor. Anggaran tersebut semestinya mencakup biaya protokoler dan pendampingan ajudan selama Bupati dirawat.

“Ini bukan sekadar soal kenyamanan pribadi, tetapi juga menyangkut tugas kedinasan. Protokoler harusnya melaporkan perkembangan kesehatan Bupati kepada Pemda. Nyatanya, hingga kini tidak ada,” imbuh keluarga.

Lebih jauh, keluarga berencana mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Kabinet pada Selasa mendatang untuk menyampaikan langsung kegelisahan mereka atas perlakuan yang dinilai kurang layak terhadap Bupati Alor.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Wakil Bupati Alor, maupun Sekda Alor belum memberikan tanggapan resmi terkait konfirmasi yang dilayangkan wartawan Hukrim RDTV dari RS PON Jakarta.

Reporter: Elim Makalmai
Editor: Tim Redaksi Daerah