Redaksi Sumut

BPD Tidak Mau Teken RKP dan APBDes, Honor Perangkat Desa Nageri Tidak Cair 

30 Mar 2021 - 604 View

Karo, RedaksiDaerah.com - Beberapa waktu yang lalu, media RedaksiDaerah.com berkunjung ke Desa Nageri Kecamatan Munte, Akses Jalan sedikit sulit menuju kedesa, dan oleh seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, "Paksana Kuta Kami Enda La Siangkaan Turang (Desa kami lagi dalam masalah)".

Konflik yang tidak jelas asal muasalnya antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nageri, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo ini berdampak pada pembangunan Desa yang tidak terealisasi. Juga membuat Perangkat Desa tidak dapat memperoleh haknya berupa honor sebagai jasa mereka dalam bekerja.

Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) tidak mau menandatangani RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) dan APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2020 dan 2021 sehingga anggaran pembangunan untuk kebaikan masyarakat tidak terlaksana dan nol pembangunan, Hal itu jugalah yang memicu Perangkat Desa menyampaikan surat mosi tidak percaya terhadap kinerja BPD kepada Bupati Karo.

Kabid Penataan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)., Elfrida Astuti Purba membenarkan adanya surat mosi tidak percaya Perangkat Desa atas kinerja BPD Desa Nageri, Kecamatan Munte.

"Benar, kita telah menerima surat mosi tidak percaya Perangkat Desa Nageri, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo terhadap kinerja BPD. Dalam waktu dekat kita akan  menggelar pertemuan antara BPD dan Kepdes Desa Nageri untuk mencari akar permasalahan sehingga BPD tidak menandatangani RKP dan APBDES tahun 2020," terang Elfrida kepada media RedaksiDaerah.com saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (29/03/21).

Di tambahkan Elfrida, permasalahan antara Kades dan BPD Desa Nageri ini bukan sekarang ini saja. Pada tahun 2019, juga kita (DPMD) sudah pernah menyurati, bahkan memanggil pihak BPD Desa Nageri. Namun tidak memberikan solusi, bahkan pihak Kecamatan sudah berkali-kali mencoba memediasi menyelesaikan permasalahan antara BPD dan Kepala Desa, tapi tidak juga mendapatkan titik temu.

Padahal, kata Elfrida lagi, sesuai Permendagri No.110 tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

"Kita sudah menyampaikan kepada BPD dan Kepdes untuk dapat bekerjasama, karena jika tidak bekerjasama maka yang rugi adalah masyarakat desa itu sendiri, seperti Desa Nageri ini," ujar Elfrida.

Kabid Administarsi Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Karo., Andy S Sinuhaji yang dikonfirmasi media RedaksiDaerah.com diruang kerjanya terkait Silva Dana Desa Nageri Tahun 2020 menyampaikan bahwa, untuk Desa Nageri laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II tahun 2020 sampai saat ini belum di laporkan.

"Sementara untuk tahap III  tidak di salurkan akibat tidak di tanda tanganinya RKP dan APBDES oleh BPD kecuali Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dimana besaran anggaran Dana Desa tahap III yaitu 20 persen dari anggaran Dana Desanya," tutur Andi.

Bila ditahun 2021 BPD juga tidak menandatangani RKD dan APBDES, maka Dana Desa tidak akan di salurkan, tutup Andi menjelaskan disaat ditanya media.

 

Reporter  :  Erianto Perangin Angin

Editor       :  Lia Hambali

Apa yang anda rasakan setelah membacanya...?

love

4

Suka
dislike

0

Kecewa
wow

2

Wow
funny

0

Lucu
angry

0

Marah
sad

0

Sedih