Padang,RedaksiDaerah.com - Bakal Calon Wali Kota (Bacawako) Padang, Braditi Moulevey mendorong pemerintah ciptakan regulasi yang jelas dan tegas terkait tindakan kenakalan remaja yang kian marak belakangan ini di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi maraknya aksi tawuran yang bahkan disebut-sebut sampai menimbulkan korban jiwa.

"Hal ini sudah tak bisa dibiarkan lagi, aksi tawuran di Kota Padang sudah semakin marak dan menjadi-jadi, pemerintah tak bisa tinggal diam," katanya, Senin (24/6/2024) malam.

Moulevey yang pernah aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang mengatakan, regulasi yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan agar mencegah aksi tawuran dan kenakalan remaja ini bisa dihilangkan.

"Aturan itu tidak hanya harus jelas, tapi tegas mengatur bahwa aksi tawuran dan kenalakan remaja yang berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak itu tidak bisa dibenarkan sama sekali," kata pria kelahiran Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar tersebut.

Bahkan, Braditi Moulevey juga mendorong bahwa regulasi yang jelas dan tegas itu harus mengikutsertakan poin bahwa bagi pelajar yang kedapatan melakukan perbuatan menyimpang, kriminal dan anarkis langsung dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa lagi pindah menempuh pendidikan di Kota Padang.

"Artinya, Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala Sekolah harus menyiapkan pakta integritas bagi pelajar SD ke SMP yang hendak melanjutkan pendidikan harus bersedia menandatangani perjanjian atau pakta integritas untuk mampu mematuhi seluruh kaidah hukum dan aturan main yang telah disiapkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.

"Untuk tingkat SMA, pemerintah provinsi juga harus melakukan hal serupa. Semua ini harus kita lakukan demi mencegah terjadinya kenalakan remaja ini lagi," sambung Moulevey.

Jika ia mendapatkan mandat dan amanah untuk memimpin Kota Padang, Braditi Moulevey memastikan akan langsung bekerja untuk menciptakan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengantisipasi kenakalan remaja serta tindakan yang konkret.

"Konsepnya sudah saya siapkan, tinggal nanti saya eksekusi ketika saya mendapatkan amanah memimpin Kota Padang ini lima tahun ke depan," kata Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padang yang pertama itu.

Tidak lupa, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Waka DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar itu juga mendorong polisi menyelesaikan kasus tawuran yang berujung kematian seorang remaja bernama Afif Maulana (13) pada 9 Juni 2024 lalu.

"Polisi harus mengusut tuntas kasus ini, jika ada yang bersalah, segera ambil tindakan hukum yang tegas, siapapun pelakunya," tutur pria kelahiran 7 Januari 1982 tersebut.

Sumber  : Relis
Editor      : ADV | TE Sumbar